Mahasiswa hingga Muhammadiyah Minta MBG Disetop, Pemerintah Masih Ngeyel

Ia mengakui bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap implementasi maupun operasional.

Menurutnya, sebuah gagasan yang diwujudkan menjadi program operasional akan selalu menghadapi variasi persoalan di lapangan.

"Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.

Qodari menegaskan berbagai kendala yang muncul tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghentikan program yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari. Ia menegaskan bahwa lembaganya menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program MBG.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja," kata Arumsari di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menyebut aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan menghormati tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.

"Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah," ujar dia.

Ia menambahkan, dirinya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hanya menjalankan tugas negara untuk mengelola serta melakukan perbaikan terhadap program MBG.

sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/05230031/ketua-pp-muhammadiyah-nilai-program-mbg-tak-transparan-perlu-moratorium?page=3