Mahasiswa hingga Muhammadiyah Minta MBG Disetop, Pemerintah Masih Ngeyel

TRIBUNBANYUMAS.COM, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum transparan.

"MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan," ujar Busyro saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6/2026).

Menurut Busyro, indikasi kurangnya transparansi terlihat dari proses perencanaan program yang dinilai tidak dilakukan secara terbuka kepada publik.

Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menilai berbagai upaya perbaikan yang telah disampaikan pemerintah belum mampu menjawab persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG.

"Apa pun juga pandangan dan jaminan pemerintah itu biarkan saja," ujar Busyro.

"Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak," katanya lagi.

Karena itu, Busyro berharap uji materi terhadap program MBG dalam Undang-Undang APBN 2026 yang saat ini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan evaluasi yang signifikan.

Salah satu harapannya ialah agar MK mempertimbangkan penghentian sementara program tersebut.

"Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional," imbuhnya.

Selain dari Busyro, tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG juga disuarakan kalangan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026) dan Senin (15/6/2026), massa mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan program MBG sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.

Pemerintah tak Gentar

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan program MBG akan tetap berjalan dan tidak akan dihentikan.

Qodari menekankan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda serta menekan angka stunting.

“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, dikutip Minggu (14/6/2026).

Ia mengakui bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap implementasi maupun operasional.

Menurutnya, sebuah gagasan yang diwujudkan menjadi program operasional akan selalu menghadapi variasi persoalan di lapangan.

"Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” tuturnya.

Qodari menegaskan berbagai kendala yang muncul tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghentikan program yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ucap Qodari.

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari. Ia menegaskan bahwa lembaganya menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program MBG.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden. Kalau kami, ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya, itu saja," kata Arumsari di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari menyebut aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan menghormati tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.

"Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah," ujar dia.

Ia menambahkan, dirinya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hanya menjalankan tugas negara untuk mengelola serta melakukan perbaikan terhadap program MBG.

sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/05230031/ketua-pp-muhammadiyah-nilai-program-mbg-tak-transparan-perlu-moratorium?page=3