Berita Nasional

Blak-blakan Dedi Mulyadi Tak Gunakan Anggaran Baju dan Mobil Dinas Gubernur: Saya Bukan Yatim Piatu

"Jadi baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. ..." kata Dedi Mulyadi

Editor: Rustam Aji
TRIBUNNEWS
GUBERNUR JABAR - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANDUNG - Di tengah sorotan soal gaji pejabat, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, malah buka-bukaan soal gaji dan tunjangan yang diterima. 

Hal itu ia sampaikan lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Jumat (12/9/2025), untuk menjawab pemberitaan yang menyebut dirinya mendapatkan gaji dan tunjangan yang mencapai Rp 33 miliar per tahun. 

Dedi mengatakan bahwa besaran gaji dan tunjangan yang dia dapat mencapai Rp 8,1 juta perbulan. 

Dedi menegaskan mencoret sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran baju dan mobil dinas.  

Ia mengaku anggaran untuk baju dinas gubernur Jawa Barat itu tidak ada karena tidak diambil. 

"Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas, saya tidak mengambilnya," ujar Dedi lewat video di akun Instagramnya yang diunggahnya.

Bahkan, Dedi juga mengurangi anggaran dinas yang awalnya Rp 1,5 miliar, menjadi Rp 750 juta dan kembali dikurangi menjadi Rp 100 juta per tahun.

Yang mengejutkan tentu biaya operasional yang didapatkannya berdasarkan peraturan pemerintah. 

Baca juga: Ledakan Misterius di Pamulang Bikin 8 Rumah Rusak Berat hinggaRingan, 7 Warga Luka

Adapun biaya tersebut 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

Dedi mengaku dapat Rp 21,6 miliar.

"Dan diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 0,15 persen dari realisasi PAD itu Rp 28 miliar. Dari Rp 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Maka jatuhnya yang saya peroleh Rp 21,6 miliar per tahun," ujar Dedi.

Dedi kemudian menjelaskan untuk apa saja uang itu digunakan. 

Dia mengatakan, uang itu digunakan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, seperti membangun jembatan dan rumah warga yang tidak mampu, membiayai orang sakit, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. 

Dedi mengatakan, siap jika dana operasional itu dihapus.

Namun, hal itu nantinya akan berdampak pada masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved