Kenapa Mahasiswa Tetap Demo? Padahal DPR Sudah Hapus Tunjangan Rumah dan Presiden Reshuffle Menteri

TRIBUNBANYUMAS.COM, DEPOK - Pimpinan DPR RI telah memutuskan menghapus tunjangan rumah anggota DPR RI dan Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti empat menteri, sebagai bentuk evaluasi memenuhi tuntutan massa demo selama ini.

Namun kenapa massa mahasiswa tetap menggelar demo di depan gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025) sore ini?

Di antara mahasiswa yang menggelar aksi adalah massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Mereka berangkat aksi unjuk rasa dengan mengusung jargon #RakyatTagihJanji ke depan gerbang DPR/MPR.

Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan menegaskan, aksi lanjutan ini mengawal “17+8 Tuntutan Rakyat” agar bisa dipenuhi oleh DPR.

“Kita serius, tidak hanya sekadar momen-momen seremonial seperti kemarin masuk ke DPR, masuk ke istana, itu hanya bentuk komunikasinya. Tapi bentuk konkretnya belum, jadi itu yang ingin kita pastikan hari ini,” kata Atan kepada wartawan di UI, Depok, Selasa.

Atan menilai, tanggapan DPR usai menerima belasan poin tuntutan rakyat masih dianggap tidak memuaskan lantaran terlihat menyepelekan keresahan rakyat. 

“Ini yang sebenarnya menjadi pemantik kita, sebenarnya pemerintah itu serius atau enggak dalam mengawal ini (tuntutan rakyat),” ujar Atan.

Baca juga: Menko Polkam Budi Gunawan, Orang Dekat Megawati Kena Reshuffle, Ini Respon PDIP!

Disebutkan, terdapat sekitar 400 mahasiswa dengan 10 bus yang bertolak ke arah Jakarta sejak pukul 13.00 WIB tadi.

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo

- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak. Untuk Polri

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Baca juga: Cerita Fakta! Buron 11 Tahun Kasus Pembunuhan, Warga Wakatobi Ini Malah Jadi Anggota DPRD

Untuk Ketua Umum Partai Politik

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK. 

- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Untuk TNI

- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Baca juga: Puteri Komarudin, Anak dari Politisi Senior Golkar Ade Komarudin Disebut Kandidat Kuat Menpora

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 sebagai berikut.

- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.  

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BEM UI Demo di DPR: Kita Kawal Terus 17+8 Tuntutan Rakyat"

(kompas.com)