Sekolah Swasta Gratis Masuk SPMB Kota Semarang 2026

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyebut bakal mengintegrasikan sekolah swasta gratis jenjang TK, SD, dan SMP ke dalam sistem penerimaan online Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tanpa mengurangi kuota jalur penerimaan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan mengatakan, seluruh persiapan pelaksanaan SPMB telah rampung.

SPMB jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai tanggal 8 Juni nanti. Lalu untuk jenjang SMP dimulai tanggal 22 Juni 2026.

"Secara teknis, secara sistem, regulasi, semuanya sudah 100 persen siap. Tinggal nanti kami jalankan sebaik-baiknya," jelas Ahsan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Ahsan, integrasi sekolah swasta gratis menjadi pembeda utama dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.

"Yang paling mencolok adalah di tahun ini kami menyertakan sekolah-sekolah swasta gratis. Dari TK swasta gratis, SD swasta gratis dan SMP swasta gratis kami integrasikan di dalam sistem penerimaan baru online," terangnya.

Melalui kebijakan tersebut, lanjut dia, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengakses jalur afirmasi baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta gratis.

"Jadi masyarakat yang anak-anak dari keluarga tidak mampu nanti bisa kami perkuatkan afirmasinyan, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta gratis," terangnya.

Baca juga: Rupiah Melemah, Eksportir Rotan Sukoharjo Justru Raup Berkah Kurs Dolar AS

Ia menyebut, total daya tampung sekolah swasta gratis yang masuk dalam sistem mencapai sekitar 6.000 kursi.

"Jadi daya tampung sekolah swasta gratis dari TK swasta gratis, SD swasta gratis, SMP swasta gratis itu sekitar 6.000 sekian. Dan itu memang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Jadi untuk menambah daya tampung kuota di sekolah negeri," bebernya.

Ahsan di sisi itu menyebut, penguatan jalur afirmasi melalui sekolah swasta gratis tidak akan mengurangi kuota jalur lain seperti domisili, prestasi, maupun mutasi.

"Dengan demikian, maka jatah untuk jalur yang lain tidak terkurangi. Dengan penguatan afirmasi, dengan model seperti ini, maka kuota untuk jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi itu tidak terkurangi dengan afirmasi anak yang enggak mampu ini," tuturnya.

Dia menyebutkan, untuk jalur domisili, kuota tetap sebesar 70 persen pada jenjang TK dan SD, serta 40 persen pada jenjang SMP.

"Jadi tidak terkurangi dengan adanya penguatan afirmasi anak miskin, karena kita kuatkan di sekolah swasta gratisnya," imbuhnya. (idy)