Jumat, 15 Mei 2026

Berita Jateng

Daftar 23 Kecamatan di Jawa Tengah yang tak Ada SMA dan SMK nya

masih terdapat 23 kecamatan yang belum ada sekolah SMA/SMK baik Negeri maupun swasta dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jateng

Tayang:
Penulis: iwan Arifianto | Editor: khoirul muzaki
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB BANYUMAS
Desain Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Lumbir yang rencana dibangun pada tahun 2022 dipublikasikan, Rabu (1/12/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terdapat 23 kecamatan yang belum ada sekolah SMA/SMK baik Negeri maupun swasta dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

 Kondisi blankspot pendidikan itu turut memicu tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi ini memicu perhatian dari DPRD Jawa Tengah.


"Betul, kami melihat bahwa blankspot tersebut menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah dan meningkatnya ATS," ujar Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Zainuddin yang bertugas pada bidang pendidikan ini kepada Tribunjateng.com, Kamis (14/5/2026). 


Sebanyak 23 kecamatan blankspot pendidikan tersebut berada di 11 Kabupaten di Jawa Tengah.

Paling banyak area kecamatan blankspot pendidikan berada di Temanggung dengan jumlah tujuh kecamatan.


Perinciannya,  Jatiyoso (Karangayar),  Pancur (Rembang), Ngaringan (Grobogan), Poncowarno (Kebumen), Pegedongan (Banjarnegara), Madukara (Banjarnegara), Kalikotes (Klaten), Kebonarum (Klaten). Karangtengah (Wonogiri), Batuwarno (Wonogiri), Tambakromo (Pati),  Jaken (Pati), Gladagsari ( Boyolali), Wonosamodro (Boyolali), Tamansari (Boyolali),  Sidoharjo (Sragen).

Baca juga: Rekor ODGJ Selama 31 Tahun Menghuni Panti Among Jiwo Semarang


Berikutnya tujuh daerah dari Temanggung meliputi Gemawang, Wonoboyo,  Tretep, Tlogomulyo, Solopampang, Kledung, Bejen.

Zainuddin melanjutkan, blankspot pendidikan secara dominan terjadi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu: SMA, SMK, dan SLB.

Selain tidak memiliki jenjang sekolah faktor geografis, jarak sekolah yang ada terlalu jauh, dan keterbatasan akses transportasi.

"Kondisi itulah yang akhirnya banyak pelajar kesulitan bersekolah karena biaya transportasi mahal, waktu tempuh sekolah terlalu jauh, siswa memilih bekerja dan keluarga miskin kesulitan membiayai pendidikan," papar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dari kondisi itu, ia mendesak Pemprov Jateng untuk segera membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan memperluas sekolah kemitraan dengan swasta.  

Langkah lainnya yaitu dengan  memperkuat program boarding/semi boarding, memberikan beasiswa siswa miskin,dan  bantuan seragam dan perlengkapan sekolah.

"Pemprov juga bisa memperluas digitalisasi dan kelas virtual," terangnya.

Secara daya tampung, jumlah sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri di Jateng masih kurang. Merujuk data dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah,  jumlah lulusan SMP/ sederajat mencapai 567.500 murid pada tahun 2026.

Sementara total daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri di Jateng sebanyak 231.399 kursi atau hanya 40,77 persen.

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved