Semua Prasyarat Reformasi sudah Terpenuhi, Tiyo Ketua BEM UGM Ingatkan Pemerintah

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS- Seluruh prasyarat terjadinya reformasi di negeri ini sudah terpenuhi. Ini yang membuat pikiran Tiyo Ardianto Ketua BEM UGM berkecamuk dan mengimajinasikan adanya reformasi jilid II. 

Tiyo memetakan syarat adanya reformasi di antaranya kemerosotan demokrasi, krisis politik, dan yang akan terjadi mungkin krisis ekonomi.

“Rakyat tidak percaya dengan pemimpinnya, lembaga negara tidak berfungsi, dan ekonomi menjelang krisis,” begitu kata Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat berbincang dengan Pemimpin Redaksi Tribun Jateng Ibnu Taufik Juwariyanto di teras Omah Dongeng Marwah, Kamis (26/2/2026) sore.

Imajinasi ini rupanya tidak hanya disimpan dalam pikirannya. Tiyo mengumbar imajinasinya tersebut kepada kawan-kawan sesama aktivis mahasiswa. Berangkat dari imajinasinya tersebut, Tiyo mencoba mengonversi imajinasinya menjadi gerakan melalui konsolidasi.

Terakhir konsolidasinya dilakukan bersama aktivis mahasiswa se-Solo Raya.

Isu kemerosotan demokrasi ini menurutnya sudah sangat jelas terlihat. Apa yang dikatakan Tiyo rupanya selaras dengan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) di mana pada tahun 2025 di mana indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 skornya 6,44 dari skor tertinggi 10.

Skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari total 167 negara yang diukur indeksnya (Kompas.id, 2025). Skor inilah yang kemudian Indonesia berada dalam kategori demokrasi cacat. Indeks yang dicapai Indonesia sepanjang 2024 rupanya terbilang menurun jika dibanding dengan tahun 2023 yang skornya mencapai 6,53.

Baca juga: Aksi Minum 45.500 Gelas Dawet Ayu di Banjarnegara Pecahkan Rekor Dunia

Kemudian krisis politik juga terjadi di Indonesia. Tiyo menilai krisi politik ini terjadi ini sudah pada level tertinggi, di mana masyarakat Indonesia sudah bisa dibilang apatis nan apolitis.

Menurut Tiyo karena masyarakat putus asa. Kekuasaan yang konon dipilih secara demokratis selama lima tahunan rupanya secara signifikan tidak mampu mengubah nasib warganya.

Terbukti sampai saat ini mencari pekerjaan untuk sesuap nasi susah. Ditambah adanya ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah.

“Lihat saja, barusan terjadi ketidakstabilan eksekutif antara Purbaya dengan Trenggono. Lihat, mereka masih dalam satu kabinet saja tidak bisa koordinasi,” kata Tiyo.

Kemudian yang tidak kalah mencekam di antara prasyarat reformasi dalam imajinasi Tiyo yaitu adanya ancaman krisis ekonomi. Tiyo menjelaskan, belakangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons perihal utang Indonesia yang kian bertambah dari tahun ke tahun.