Akhirnya Calon Pekerja Migran di Banyumas Boleh Urus ID Tanpa Keaktifan BPJS

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO- Persoalan rumitnya pembuatan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) karena persyaratan keaktifan BPJS Kesehatan telah mendapatkan respon dari Dirjen Penempatan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI).

Hasilnya, status BPJS Kesehatan tidak harus aktif. 

Tetapi ada perbedaan presepsi antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinnakerin) dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) Satria Banyumas.

Kepala Dinnakerin Banyumas, Wahyu Dewanto mengungkapkan, persoalan pengurus ID CPMI sudah mendapatkan kabar baik.

Tim Dinnakerin sudah berkomunikasi dengan Dirjen Penempatan KP2MI melalui Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Hal itu menindaklanjuti aduan Asosiasi P3MI Satria Banyumas ke Komisi 4 DPRD.

"Petunjuk dari Dirjen Penempatan KP2MI, untuk penerbitan ID CPMI maupun proses lainnya di SISKOP2MI tidak diwajibkan aktif BPJS Kesehatannya," ujarnya kepada tribunbanyumas.com, Kamis (26/2/2026).

Tetapi menurut Wahyu, CPMI tetap harus membayar tunggakan BPJS Kesehatannya secara lunas dulu.

Maksud dari tidak diwajibkan aktif BPJS Kesehatan, karena setelah pendaftaran atau pelunasan tunggakan, ada rentan waktu 14 hari untuk proses keaktifan kepesertaan. 

Selama rentan waktu 14 hari itu, sudah bisa mengurus ID CPMI.

"Artinya yang penting sudah mendaftar dan membayar dulu, sudah bisa diproses tanpa harus menunggu 14 hari," ungkapnya. 

Beda Persepsi

Ketua Asosiasi P3MI Satria, Bangkit Wahyu mengatakan, dia pun sudah mengetahui keputusan KP2MI merespon keluhan Pelayanan pembuatan ID CPMI di Banyumas.

Keputusan KP2MI, pelayanan ID CPMI dan pembuatan rekomendasi, bisa dilayani tanpa adanya BPJS Kesehatan aktif. 

"Cukup terdaftar di BPJS Kesehatan, sudah bisa minta rekom dan ID. Saya pun sudah memberitahu CPMI, pengurus asosiasi, dan masyarakat se Banyumas," katanya.