PAD Kendal 2026 Ditarget Rp 800 M, DPRD Ingatkan Jangan Mencekik Rakyat

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - DPRD Kabupaten Kendal memberikan masukan khusus, untuk Pemkab Kendal dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 800 M.

Dari target PAD tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi belum maksimal. Di tahun 2024, target PAD mencapai Rp 558,5 M, namun hanya tercapai Rp 515 M atau sekitar 92,16 persen.

Target PAD di tahun 2025 juga belum sepenuhnya terealisasi. Dari target PAD Rp 636,84 M hanya terealisasi sebesar Rp 501,92 M, atau sebanyak 78,81 persen.

"Perolehan PAD di Kabupaten Kendal belum ideal, masih kurangnya kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah relatif rendah dan bahkan negatif dalam beberapa tahun terakhir,"

"Jadi perlu ada strategi yang harus diperbarui PAD untuk meningkatkan ketahanannya terhadap pembangunan ekonomi lokal." kata ketua Pansus IV DPRD Kendal, Mora Sandhy Purwandono ditemui seusai rapat paripurna DPRD Kendal, Selasa (24/2/2026).

Shandy menyetujui adanya kenaikan PAD setiap tahunnya. Namun target PAD yang terus naik setiap tahunnya harus melalui kajian yang matang.

"Pendapatan memang harus naik, tapi kita enggak boleh nyekik rakyat. Pada prinsipnya tujuan harus tercapai intinya gimana jangan membebani rakyat," terangnya.

Shandy mengatakan, perolehan PAD yang tidak maksimal ini ditengarai kurangnya ketersediaan data yang akurat tentang subjek dan objek biaya, serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas.

Dia juga menyoroti dukungan infrastruktur dan sistem administrasi yang dinilai kurang terorganisir.

"Terutama di bidang transportasi dan komunikasi, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait komunikasi dengan masyarakat," ungkapnya.

Politisi partai Golkar itu merekomendasikan agar penetapan target PAD Kendal berdasarkan pada potensi pendapatan, bukan hasil perkiraan. 

"Kepada semua OPD pendapatan wajib mengalokasikan anggaran untuk kajian akademis potensi pendapatan dengan melibatkan pihak akademisi dan kalangan profesional," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya mendorong adanya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menilai, laba BUMD bisa menjadi sumber PAD strategis selain pajak dan retribusi.

Menurutnya, restrukturisasi organisasi dan manajemen usaha, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan unit usaha produktif berbasis potensi lokal juga perlu segera dilakukan.

"Harus meningkatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk mendongkrak deviden, penekanan Non-Performing Loan (NPL), hingga efisiensi biaya operasional, khususnya pada PDAM," 

Baca juga: Jalan Karangjambu - Jingkang Purbalingga akan Dibangun dengan Anggarkan Rp816 Juta