Dana Desa di Jepara Turun Drastis, Bupati Witiarso Peringatkan Kepala Desa

TRIBUNBANYUMAS.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara mewanti-wanti kepada pemerintah desa agar lebih selektif dalam memanfaatkan anggaran yang dimiliki di tengah penurunan pagu anggaran dana transfer yang diterima masing-masing desa.

Pemerintah desa diminta melaksanakan pembanguan berbasis kebutuhan prioritas, tentunya pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Jepara, Witiarso Utomo pada kegiatan Pembinaan bagi para kepala desa se-Kabupaten Jepara perihal penggunaan APBDes yang proposional dan sesuai aturan, Senin (9/2/2026) di Pendopo R.A. Kartini.

Bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Witiarso Utomo mengatakan, pagu dana transfer yang masuk ke APBDes pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, pagu transfer APBDes di Kabupaten Jepara hanya sebesar Rp 286,67 miliar. Atau mengalami penurunan Rp 150 miliar dari besaran dana transfer APBDes pada 2025 sebesar Rp 436,9 miliar.

Kata dia, penurunan anggaran juga terjadi pada anggaran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Jepara kepada desa. Dari sebelumnya Rp 27 miliar turun menjadi Rp 17,13 miliar.

"Dengan kondisi seperti ini, pemerintah desa agar lebih disiplin dan selektif dalam penggunaan anggaran," terangnya.

Meski sejumlah pos anggaran dana transfer APBDes turun, namun masih ada beberapa pos anggaran yang mengalami kenaikan.

Misalnya, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meningkat dari Rp 32 miliar menjadi Rp 34,8 miliar. Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga naik dari sebelumnya Rp 60 miliar menjadi Rp 70,9 miliar.

Witiarso menegaskan agar pemerintah desa bisa memanfaatkan plot anggaran yang ada secara optimal, realistis dan bijak dalam menyikapi kondisi fiskal.

Baca juga: Teringat Zaman Perang, Serunya Berkuda Sambil Memanah di Seakong Banjarnegara

Di mana fokus anggaran dalam bentuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, utamakan kebutuhan prioritas, hindari belanja kurang produktif, dan dorong kemandirian desa. Guna memastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Muh Ali menuturkan, pemerintah desa di Kabupaten Jepara harus tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Di antaranya meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBDesa.

Pihaknya menaruh perhatian utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang aparatur desa. Diharapkan kapasitas pengetahuan meningkat, wawasan, kedisiplinan, kemampuan teknologi, serta kinerja jyga meningkat.

"Semoga dalam pengelolaan APBDes di Kabupaten Jepara semakin profesional, transparan, dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan agar berdampak nyata bagi masyarakat," harap dia. (Sam)