Kejayaan Meredup, Sepinya Pusat Perbelanjaan Terbesar Plaza Simpang Lima Semarang

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Kondisi Plasa Simpang Lima, satu dari ikon pusat ekonomi di jantung Kota Semarang, menjadi sorotan.

Aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang berada di kawasan strategis tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, meski Simpang Lima masih menjadi magnet aktivitas masyarakat.

Plaza Simpang Lima sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan yang menampung beragam pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil hingga usaha skala besar.

Namun, seiring perubahan pola konsumsi dan perkembangan pusat perbelanjaan modern, aktivitas di plasa tersebut dinilai menurun hingga kini terkesan sepi.

Kalangan akademisi turut memberikan sorotan terkait kondisi Plasa Simpang Lima. Akademisi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan menilai Plasa Simpang Lima merupakan aset penting Pemkot yang sejak awal memang ditujukan untuk kegiatan ekonomi.

Menurut Andreas, sebagai aset lama yang dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi, Plasa Simpang Lima seharusnya tidak dibiarkan kehilangan fungsi.

Ia menilai penurunan aktivitas yang terjadi saat ini merupakan dinamika zaman yang seharusnya direspons dengan kebijakan revitalisasi.

Ia menekankan, Pemkot Semarang memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali manfaat ekonomi plasa tersebut.

"Kalau saya melihat menjadi penting, menjadi tugas Pemkot. Pertama, merevitalisasi manfaat dari aset tersebut," kata Andreas kepada Tribun Jateng, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, satu di antara konsep yang dinilai relevan untuk diterapkan kembali adalah perpaduan antara pelaku usaha besar dan kecil dalam satu ruang ekonomi, sebagaimana pernah berjalan pada masa kejayaannya.

"Kemarin kan kita melihat ada perpaduan pelaku usaha antara yang besar dengan yang kecil kan? Mereka gabung dalam satu tempat yang sama. Nah, mengapa itu tidak diteruskan?" ungkapnya.

Andreas mengingatkan agar Pemkot tidak tergoda mengalihfungsikan Plasa Simpang Lima menjadi hotel, perkantoran, atau fungsi lain yang berpotensi menutup akses bagi pelaku usaha kecil.

Menurutnya, keberpihakan kepada pedagang kecil harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan aset daerah tersebut.

Ia menilai, jika revitalisasi dilakukan, Pemkot harus memastikan kebijakan sewa tetap terjangkau. Kenaikan tarif sewa yang terlalu tinggi justru akan mengusir pedagang kecil dan membuat plasa kehilangan fungsi sosial-ekonominya.

"Artinya, konsekuensinya ya jangan membuat sewa lebih tinggi lagi, tidak kan?
Supaya aset itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di samping secepatnya perlu di dilakukan revitalisasi karena kan harapannya ada PAD dari situ," ungkapnya.