Jumat, 24 April 2026

Berita Jateng

Tanggapan AMPB Soal Penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh KPK

kelompok yang selama ini paling vokal menuntut KPK menangkap Sudewo, menyuarakan perasaan mereka.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: khoirul muzaki
Tribun Banyumas
TINJAU POSKO BANJIR - Bupati Pati Sudewo saat meninjau langsung Posko Dapur Umum dan Pengungsian Korban Banjir di Balai Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Minggu sore (18/1/2026). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Kabar mengejutkan datang dari KPK, Senin (19/1/2026).


Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Bupati Pati, Sudewo, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). 


Di balik riuh berita nasional tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), kelompok yang selama ini paling vokal menuntut KPK menangkap Sudewo, menyuarakan perasaan mereka.


Salah satu Koordinator AMPB, Harno, mengatakan bahwa dirinya merasa sedih sekaligus lega.


Dia merasa sedih. Sebab, saat sebagian wilayah Pati sedang berjuang melawan genangan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, pejabat daerah justru diduga melakukan tindakan korupsi.


Baginya, berita korupsi di saat rakyat sedang kesusahan adalah suatu ironi pahit.


"Kami sebenarnya sangat bersedih. Karena apa? Saat ini warga Pati sedang dilanda banjir, tetapi praktik-praktik korupsi itu malah terjadi," ungkap Harno saat dihubungi TribunJateng.com via sambungan telepon, Senin malam (19/1/2026).


Namun, kesedihan itu bersanding dengan rasa lega.


Bukan rahasia lagi, selama ini AMPB telah berkali-kali menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung KPK.


Harno mengakui ada semacam kelegaan bagi teman-teman di aliansi. Menurutnya, kerinduan akan pemimpin yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah motor penggerak perjuangan mereka selama ini.


"Sehingga kabar ini (Sudewo kena OTT) sedikit banyak membuat kami merasa lega. Tapi perjuangan tidak berhenti di sini," tegasnya.


Bagi AMPB, peristiwa ini justru menjadi titik awal untuk bersih-bersih birokrasi. 


Harno menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Pati agar "penyakit" serupa tidak kembali menjangkiti para pemangku kebijakan.


Ia berharap peristiwa OTT ini menjadi yang terakhir sekaligus pelajaran berharga bagi siapapun yang nantinya memimpin Pati.


"Harapan saya, praktik korupsi saat ini bisa dijadikan contoh dan pembelajaran agar tidak terulang lagi. Masyarakat dan pemerintah harus bisa bersama-sama membangun Pati ke depan yang lebih baik," pungkas Harno. (mzk)

 

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved