Jamin Kesehatan Warga, Pemkab Pekalongan Pastikan Program UHC Masih Ada. Siapkan Anggaran Rp74 M

Ringkasan Berita:

• Pemkab Pekalongan memastikan program UHC tetap berlangung di tahun 2026 di tengah pemangkasan TKD.
• Pemkab Pekalongan telah mengalokasikan anggaran Rp74 miliar untuk mengkover kebutuhan biaya kesehatan warga.
• Pemkab Pekalongan juga tengah melobi pemerintah pusat untuk menambah kuota BPJS Kesehatan bagi warga Pekalongan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan di tahun 2026 meski pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD). 

Pelaksanaan UHC 2026 menjadi komitmen Pemkab Pekalongan melindungi hak dasar warga di bidang kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran minimal sebesar Rp74 miliar guna menjaga keberlangsungan program UHC.

Baca juga: Pesan Ribuan Karton Susu untuk MBG, Pengusaha di Pekalongan Tertipu Ratusan Juta

Menurutnya, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan keuangan daerah.

"Walaupun kondisi keuangan daerah terkoreksi karena penurunan TKD, kami memastikan program UHC tetap berjalan."

"Ini merupakan prioritas bupati dan menjadi komitmen pemerintah daerah," kata Yulian Akbar, Minggu (4/1/2026).

Pilihan Dua Skema

Ia menjelaskan, dinamika kebijakan BPJS Kesehatan yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan skema pembiayaan.

Saat ini, Pemkab Pekalongan dihadapkan pada pilihan teknis antara menerapkan UHC Prioritas atau UHC Cut-Off.

Jika memilih skema UHC Prioritas dengan tingkat aktivasi peserta mencapai 80 persen, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp109 miliar.

Artinya, pemerintah daerah harus menambah anggaran sekitar Rp35 miliar dari alokasi minimal yang telah disiapkan.

"Angka tersebut tentu cukup besar bagi APBD Kabupaten Pekalongan, terlebih pemerintah juga harus membiayai sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, serta berbagai program prioritas lainnya," jelasnya.

Baca juga: Termasuk Tertinggi di Jateng, UMK Kota Pekalongan 2026 Ditetapkan Rp2,7 Juta

Menurut Yulian, keterbatasan anggaran ini juga dialami sejumlah daerah lain.

Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah sekitar, seperti Batang dan Pemalang, guna merumuskan langkah yang paling tepat.

Meski terdapat opsi penyesuaian kepesertaan melalui mekanisme cut-off, Yulian menegaskan, tidak akan ada masyarakat yang secara tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan.