Massa AMPB Getol Aksi di KPK Tuntut Kejelasan Status Hukum Bupati Sudewo

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian desakan masyarakat Pati terkait pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.

Koordinator AMPB, Suharno, menegaskan bahwa kedatangan mereka kali ini adalah bentuk konsistensi untuk mengawal kinerja lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya berkomitmen akan terus mendatangi KPK secara rutin hingga ada kejelasan kasus.

"Kami datang ke KPK lagi hari ini tadi (Senin). Sesuai dengan komitmen kami, setiap minggu akan mendatangi KPK untuk memberikan dukungan pemberantasan korupsi," ujar Harno saat dihubungi Tribun Jateng via sambungan telepon, Senin petang.

Harno menjelaskan, dalam aksi tersebut pihaknya meminta audiensi dengan pihak KPK. Fokus utama mereka adalah mempertanyakan sejauh mana progres penanganan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kasus ini diduga melibatkan Sudewo saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI. 

"Kami mempertanyakan sejauh mana kasus yang sudah ditangani oleh KPK. Kami berharap segera ada penetapan tersangka kalau memang terindikasi korupsi," kata Harno.

Menurut Harno, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak KPK, penanganan kasus ini ada tiga tahapan, yakni penyidikan, penyelidikan, dan penetapan. Saat ini sudah masuk tahap penyelidikan.

"Karena banyak lokus kasus, tidak cuma di Jawa, melainkan juga di Medan dan Sulawesi, KPK saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti lain. Agar permasalahan diangkat secara utuh, keterangan KPK seperti itu," jelas Harno.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Antisipasi Ancaman Bencana Alam saat Libur Natal dan Tahun Baru

Ia menambahkan, kepastian hukum sangat diperlukan agar masyarakat Pati tidak terus-menerus disuguhi polemik yang berkepanjangan. Harno menyebut, penetapan status hukum yang jelas akan membuat situasi di daerah menjadi lebih kondusif.

"Harapannya warga biar bisa damai ketika bareng-bareng membangun Kabupaten Pati," tegasnya.

Terkait teknis aksi, Harno memaparkan bahwa AMPB telah membentuk tim kecil beranggotakan 13 orang yang "berkantor" di Jakarta untuk memantau situasi dan melakukan aksi di KPK setiap hari. 

Selain itu, dukungan massa dalam jumlah lebih besar akan didatangkan dari Pati setiap satu pekan sekali menggunakan bus.

Harno memastikan bahwa pihaknya akan bertahan di Jakarta sampai ada pengumuman resmi dari KPK.

Selama di Jakarta, warga Pati menginap di tempat jejaring aktivis.

"Rencananya (bertahan) sampai ada kepastian penetapan. Sementara ini sampai menjelang Natal, dan nanti kami lanjut setelah libur panjang dan tahun baru ini," ucap Harno. (mzk)