Warga Sukolilo Pati Demo Tuntut Transparansi, Kades Membantah Ada Mark Up Anggaran

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Puluhan warga Desa/Kecamatan Sukolilo, Pati, berunjuk rasa di depan balai desa setempat, Kamis (11/12/2025).

Salah satu pemicunya, mereka menduga ada penggelembungan atau mark-up anggaran proyek infrastruktur yang bersumber dari dana desa.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sukolilo ini menggeruduk kantor kepala desa sambil membawa spanduk dan poster bermuatan tuntutan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dalam aksi yang dijaga sekira 100 personel kepolisian itu, warga berorasi menggunakan pengeras suara.

Mereka menyerukan kegelisahan terhadap pemerintahan desa yang mereka nilai kurang transparan.

”Kami sebagai masyarakat menuntut Pemdes lebih transparan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa itu bersumber dari APBN, dan APBN itu dari uang kita, uang rakyat. Jadi kami sebagai masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi,” tegas koordinator aksi demonstrasi, Suyono.

Saat beraudiensi dengan kepala desa, dengan pengawasan Kapolsek serta Camat Sukolilo, warga menyoroti sejumlah persoalan.

Salah satunya proyek pembangunan jembatan senilai Rp 230 juta yang menurut mereka tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurut warga, terdapat sejumlah perubahan spesifikasi dari RAB sebelumnya. 

Selain itu, proyek yang membuat jembatan lebih tinggi dari permukaan jalan tersebut tak menganggarkan betonisasi penghubung jembatan dan jalan. Hal ini menjadi pertanyaan mereka. 
 
Suyono selaku koordinator aksi juga menyoroti kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Dia menilai lembaga perwakilan masyarakat desa itu belum bekerja dengan maksimal. 

Menurut Suyono, Pemerintah Desa (Pemdes) Sukolilo kurang melibatkan BPD dalam mengambil keputusan. 

”Yang saya ketahui BPD saat ini agak mandul. Semoga ke depan bisa diperbaiki (hubungan) antara BPD dengan Pemdes,” kata dia.

Suyono pun berharap lembaga antirasuah di negeri ini, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa turun ke Pati untuk "membereskan" persoalan pemerintahan.

Dia juga berharap aksi yang pihaknya lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas agar lebih kritis. Sehingga tata kelola keuangan di tiap desa semakin baik dan transparan.