Kabar Gembira! Pemkot Semarang Janjikan Semua Guru Honorer Diangkat PPPK pada 2026

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono menyebut pada tahun 2026 tidak akan ada lagi guru honorer yang bekerja di sekolah negeri di Kota Semarang.

Seluruh guru honorer dijanjikan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

"Alhamdulillah, guru honorer mulai tahun 2026 nanti sudah tidak ada lagi. Sudah kita angkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu," kata Joko Hartono yang juga Plt Dinas Pendidikan Kota Semarang seusai peringatan Hari Guru Nasional di TBRS, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, proses pengangkatan guru menjadi ASN mensyaratkan kepemilikan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bentuk standarisasi kualitas pendidik secara nasional.

Program PPG ini dinilai dibutuhkan untuk memastikan siswa dididik oleh guru yang telah memenuhi standar profesional dari Kementerian Pendidikan.

Joko menyebut, pengangkatan tahap berikutnya akan dilakukan pada akhir Desember tahun ini, termasuk sekitar 400 guru PPPK paruh waktu yang akan mulai bertugas per 1 Januari mendatang.

Dengan tambahan tersebut, kebutuhan guru di Kota Semarang menurutnya telah terpenuhi.

"Ini sebentar lagi ada 400-an PPPK paruh waktu dari guru yang akan segera kita angkat nanti di akhir Desember dan mulai bekerja nanti 1 Januari. Alhamdulillah, kalau nanti 400 orang guru yang akan masuk 1 Januari, ini sudah terpenuhi semuanya.

Jadi, harap tidak ada lagi nanti istilahnya guru bantu ataupun guru apa guru honorer dan sebagainya, apalagi kalau ada guru outsourcing dan sebagainya itu sudah kita selesaikan dengan pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang terstandarisasi secara nasional," jelasnya.

Baca juga: Siswa di Blora Keberatan 6 Hari Sekolah Diterapkan Kembali, Selisih Jam Pulang Hampir Sama

Selain pengangkatan guru, Joko menyebut pihaknya juga tengah memproses calon kepala sekolah.

Sekitar 60 guru telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah selama 10 hari, sekitar dua minggu lalu.

Diklat tersebut merupakan persyaratan resmi dari Kementerian Pendidikan sebelum pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengangkatan menjadi kepala sekolah.

"Pengangkatan kepala sekolah juga melalui mekanisme, melalui standarisasi yang dibuat oleh Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Diklatnya sudah kita laksanakan selama 10 hari kira-kira 2 minggu yang lalu," imbuhnya. (idy)