Gubernur Ahmad Luthfi Tegas Bus Trans Jateng Tidak untuk Kepentingan Bisnis

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, Bus Trans Jateng yang dikelola oleh pemerintahannya tidak untuk kepentingan bisnis.

Hal ini menyusul rencana akan diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

"Napasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan."

Baca juga: Sehari Jelang Penetapan UMP 2026, Gubernur Jateng Bertemu Wakil Pengusaha. Apa yang Dibicarakan?

"Coba nanti pertimbangkan lagi."

"Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD)," kata Luthfi saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jateng di kantornya pada Jumat (21/11/2025).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko menyampaikan, terus meningkatkan pengelolaan Trans Jateng di wilayahnya.

Sebab, perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.

Baca juga: 26 Warga Belum Ditemukan di Longsor Situkung, Gubernur Perintahkan Basarnas Siagakan 500 Personel

"Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang."

"Artinya, masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak," jelasnya.

Rencananya, lanjut Arif, Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain.

Antara lain dengan  angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

"Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem," jelasnya.

Transportasi Terintegrasi

Arif menargetkan, pada 2027, integrasi layanan transportasi bisa menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional hingga desa.

Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.

"Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung," ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus dan melayani 40 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Koridor-koridor ini mencakup Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.

Adapun Target 2030 akan menjadi 12 Koridor, menjangkau 62,86 persen Wilayah Jateng. (*)

Baca juga: Ahmad Luthfi: 424 Warga Korban Longsor Banjarnegara Bakal Direlokasi