80 Persen APBD Wonosobo Ditopang Pusat, Apa yang Terjadi saat Dipangkas Rp64 Miliar?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke Wonosobo hingga Rp64 miliar.
• Padahal, 80 persen APBD Wonosobo ditopang dana dari pemerintah pusat.
• Pemkab Wonosobo melakukan pengetatan anggaran dan berjanji tetap memprioritaskan pelayanan publik.

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo bakal melakukan pengetatan anggaran setelah pemerintah pusat memangkas anggaran untuk tahun 2026 sekitar Rp64 miliar.

Meski begitu, mereka memastikan, efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo, Tri Antoro, Jumat (31/10/2025).

Tri Antoro menjelaskan, pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi nasional yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menegaskan, efisiensi menjadi dasar utama perubahan struktur pendapatan daerah. 

"Tahun 2025, kita dapat (TKD) Rp18,6 miliar, info dana transfer ke daerah 2026 hanya Rp7,7 miliar lebih, berarti ada penurunan sekitar Rp10,8 miliar," ujarnya.

Baca juga: Krenova 2025 di Wonosobo Libatkan 59 Peserta, Fokus pada Inovasi Pengelolaan Sampah

Tak hanya TKD, menurut Tri, penerimaan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga turun.

Tahun ini, Wonosobo menerima DAU Rp843,6 miliar.

Tahun 2026, DAU Wonosobo hanya Rp832,9 miliar atau berkurang Rp10,7 miliar.

Meski begitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik justru mengalami peningkatan, dari Rp15,3 miliar menjadi Rp16,7 miliar. 

Namun, DAK non-fisik turun dari Rp334 miliar menjadi Rp325 miliar, atau berkurang sekitar Rp8,7 miliar. 

Dana Desa yang langsung dialirkan ke desa juga turun cukup besar, dari Rp235 miliar menjadi Rp200 miliar.

Secara keseluruhan, Tri menyebut, pendapatan dari transfer daerah yang semula mencapai Rp1,447 triliun setelah efisiensi kini menjadi Rp1,383 triliun. 

"Turunnya itu Rp64 miliar atau 4,44 persen," ujarnya.

Menurut Tri, tren penurunan dana transfer tidak hanya terjadi di Wonosobo tetapi juga merata secara nasional. 

Ia menyebut bahwa sebagian dana dari DAU dialihkan ke kementerian dan lembaga untuk disalurkan kembali ke daerah melalui kegiatan strategis. 

"Penurunan ini istilahnya pengalihan," ucapnya.

Pengalihan dana ini bertujuan untuk mendukung program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan program Koperasi Merah Putih, yang juga harus didukung oleh pemerintah daerah.

Prioritaskan Layanan Publik dan Belanja Pegawai

Terkait pengurangan anggaran dari pemerintah pusat ini, Tri mengatakan, layanan publik tetap menjadi prioritas.

Begitu pula belanja pegawai, diikuti kebutuhan operasional seperti listrik, air, dan alat tulis kantor. 

"Ledeng listrik kalau kira-kira tidak perlu pakai, kita matikan dulu."

"Makan minum, ya mungkin snack-snack saja lah, nggak usah makan," ucapnya memberikan gambaran.

Ia menambahkan bahwa kegiatan operasional yang bersifat administratif akan ditunda sementara.

Prioritas belanja modal akan difokuskan untuk rakyat dan pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta alokasi untuk dana tidak terduga mengantisipasi bencana.

"Pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terhambat, itu kuncinya," tegasnya.

Baca juga: Hujan Deras Disertai Angin Bikin Pohon Tumbang di Wonosobo, Tutup Akses Jalan Hingga Timpa Rumah

Tri juga menyinggung tentang ketergantungan tinggi Wonosobo terhadap dana transfer, yang mencapai lebih dari 80 persen dari total pendapatan daerah. 

Sementara, ruang fiskal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas. 

"Kalau pendapatan kita belum mampu naik, setidak-tidaknya belanjanya yang kita kurangi, yang prioritas dulu," katanya.

Ia menyebut belum bisa memastikan proyek apa saja yang akan terdampak penurunan ini mengingat upaya penyesuaian anggaran kini tengah dibahas di Badan Anggaran DPRD. 

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan pemetaan dan pengurangan secara mandiri agar pemangkasan lebih tepat sasaran, serta berinovasi dalam menyiasati efisiensi anggaran.

Menyinggung terkait realisasi APBD 2025, Tri Antoro menyebut secara keseluruhan berada di angka 70-80 persen. 

Tantangan utama di lapangan, khususnya untuk belanja fisik adalah masalah proses lelang.

Namun, dia optimistis, rata-rata pekerjaan fisik akan selesai pada pertengahan Desember 2025.

"Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, lebih baik tidak dilaksanakan dulu, disisakan untuk tahun berikutnya," ujar Tri.

Dengan situasi fiskal yang menantang ini, Pemkab Wonosobo berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik. 

Tri menegaskan, langkah pengetatan ini bukan semata penghematan, melainkan bentuk tanggung jawab agar pemerintahan tetap berjalan. 

"Yang penting, pemerintahan berjalan."

"Melayani masyarakat, berjalan," katanya. (*)