Disentil DPRD Soal Kebocoran PAD dari Tambang Galian C, Pemkab Kendal Berniat Catat Pajak di Lokasi

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal mulai serius mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sektor itu menjadi salah satu yang disentil DPRD Kendal dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi dalam penyampaian Raperda 2026, Selasa (28/10/2025).

DPRD menyoroti realisasi pajak MBLB tahun lalu hanya mencapai Rp1,1 miliar dari target Rp1,5 miliar. 

Target itu, kemudian dinaikkan menjadi Rp5,6 miliar dalam anggaran perubahan 2025.

Di RAPBD 2026, target itu naik signifikan menjadi Rp8 miliar. 

Baca juga: Dipotong Pusat Rp 189 M, Pendapatan Daerah Kendal Tahun Ditarget Rp 2,62 Triliun

Padahal, saat ini, capaian pajak MBLB baru mencapai Rp1,04 miliar per September 2025, atau sekitar 18 persen dari target yang dicanangkan. 

Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi mengatakan, pihaknya akan memberlakukan tapping box ke setiap truk galian C yang beroperasi. 

Meskipun belum dilakukan uji coba, Benny optimistis sistem ini akan meningkatkan PAD Kendal di sektor MBLB.

Benny memaparkan, mekanisme penarikan pajak melalui tapping box akan dilakukan di 6 titik, terutama wilayah yang menjadi jalur distribusi material tambang.

"Jadi, nanti, ketika ada truk galian C yang lewat, itu nanti ada petugas yang langsung stay di titik-titik itu."

"Ada truk galian lewat, langsung dilakukan tapping," tutur Benny di rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan fraksi terhadap Raperda 2026, Rabu (29/10/2025).

Benny mengatakan, saat ini, petugas penarik pajak sektor MBLB telah siap melakukan penarikan untuk memaksimalkan target PAD sebesar Rp5,6 miliar.

Baca juga: Rindu Rayakan Kemenangan, Kendal Tornado FC Berambisi Kalahkan Persipal Palu

Namun, Benny mengakui jika pergerakan satgas MBLB ini sedikit terlambat karena terkendala beberapa faktor, seperti infrastruktur dan tenaga penarik pajak.

"Ternyata, kami memang ada keterlambatan. Penarik pajak kemarin cuma ada 1 tapi sekarang sudah ada 18 penarik pajak."

"Makanya, besok kami gas."

"Kami besok undang penambang. Kami akan surati offtaker, penambang harus ada tax clearence," paparnya.

Di sisi lain, Benny merasa pemberlakuan pajak ke penambang selama ini tak sebanding dengan dampak kerusakan yang dihasilkan. 

Ia berjanji akan bersikap tegas untuk memperbaiki PAD dari sektor MBLB ini.

"Ada desa punya tambang dengan hasil miliaran per tahun tapi malah desanya biasa saja tidak ada kemajuan pembangunan infrastruktur."

"Itu nggak adil dan kita berharap, optimistis, target PAD bisa tercapai," katanya. (*)