Dewan Tanya Mengapa TNI Terlibat di Program MBG, Bukannya Tugasnya Perang?

"Saya sampaikan, titik poinnya TNI tidak membenci siapapun. Jadi sekali lagi TNI tidak membenci siapapun. Kita dari rakyat hadir untuk rakyat mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, itu titik poinnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora kembali menuai kritik.

Komisi D DPRD Blora menyoroti keterlibatan aparat TNI dalam program tersebut, yang dinilai kurang tepat dengan fungsi dan tugas pokoknya.

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap jalannya program MBG masih lemah.

Ia menekankan, penggunaan dana publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Ini uang rakyat, meskipun program pemerintah, program presiden, tidak semena-mena terus semuanya diam-diam saja," jelasnya, di sela-sela diskors rapat Audiensi pembahasan permasalahan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Kamis (18/9/2025).

Subroto menilai kejanggalan terlihat dari peran aktif Kodim dan Koramil dalam program MBG. 

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini ngurusi makanan."

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," terangnya.

Menurutnya, lembaga militer seharusnya tidak terlibat langsung dalam urusan distribusi pangan, melainkan pertahanan.

Politisi PDIP itu juga menyebut bahwa sejumlah instansi yang seharusnya dilibatkan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, justru tidak mendapatkan peran dalam program MBG.

Komisi D DPRD Blora berencana meminta klarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait agar pelaksanaan MBG sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan gizi siswa secara merata.

"Sampai Dinas Kesehatan pun program ini tidak tahu. Bisa ditanyakan kalau enggak percaya. Dinas Kesehatan itu enggak tahu. Harus seperti apa itu, speknya seperti apa, tidak dilibatkan sama sekali," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dalam program MBG ini, untuk dibentuk pengawas independen.

"Pengawasannya hampir tidak ada, karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kami menyarankan untuk kemudian dibentuk pengawasan independen," paparnya.