Berita Pati
6 Tuntutan Massa Demo Pati Dikabulkan Ketua DPRD, Gerindra Siap Usulkan Pemecatan Sudewo ke DPP
DPRD Pati mengabulkan semua tuntutan massa dalam demo Pati jilid 2, Jumat siang. Bahkan, Gerindra Pati siap bersurat ke DPP untuk memecat Sadewo.
Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengabulkan semua tuntutan massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu yang menggelar unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Jumat (19/9/2025) siang.
Gerindra Pati juga setuju bersurat ke DPP untuk memecat Sudewo sebagai kader partai.
Aksi demo selepas salat Jumat itu digelar di depan DPRD Pati.
Mereka bergerak dari Posko Masyarakat Pati Bersatu yang ada depan kantor bupati Pati.
Sambil membawa berbagai spanduk, poster, dan truk komando, orator langsung melakukan orasi setiba di depan kantor DPRD yang tak jauh.
Salah satu poster berukuran besar menampilkan foto Bupati Pati Sudewo yang direkayasa secara digital sehingga tampak bertelanjang dada.
Dalam foto tersebut, kedua tangan Sudewo memegang kepala dilengkapi tulisan "Ampun! Jangan Telanjangi Kebusukan Pemerintahanku (Balada Bupati Pati Arogan + Korup)".
Poster tersebut merupakan bentuk sindiran atas pernyataan Bupati Pati Sudewo saat diwawancarai media massa di Masjid Agung Baitunnur Pati pada Jumat (5/9/2025) lalu.
Saat diminta mengomentari Pansus Hak Angket DPRD Pati, Sudewo berucap, "Jangan karena ini live streaming, lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah".
Ada pula peserta unjuk rasa yang membawa spanduk bertulisan "Belajarlah dari Nepal".
Sementara, sekelompok perempuan alias emak-emak peserta demo membawa spanduk bertulisan "Mendidik Rakyat dengan Pergerakan, Mendidik Penguasa dengan Perlawanan".
Baca juga: Beredar Kabar Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Digembosi, Warga Siap Gelar Demo Pati Jilid 2
Sebelum bergerak ke DPRD Pati, Penanggung Jawab Aksi Suharno memberikan arahan kepada peserta demo agar tidak bertindak anarkis.
Dia juga meminta aparat kepolisian tidak sungkan mengambil langkah tegas jika ada peserta demo yang bertindak anarkis.
Selanjutnya, salah satu orator demo, Cak Ulil, memimpin doa bersama dan pembacaan Alfatihah.
Kedatangan ratusan massa di depan DPRD Pati ini sempat dihalau polisi yang memasang penghalau water barrier, sekira sepuluh meter di sebelah selatan gerbang DPRD Pati.
Perwakilan massa kemudian bernegosiasi dengan polisi agar penghalau itu disingkirkan karena mereka ingin berorasi tepat di depan Gerbang Gedung DPRD.
Polisi akhirnya setuju dan menarik water barrier beberapa meter, meskipun tidak tepat di depan gerbang.
Hingga sore menjelang, jumlah massa yang awalnya direncanakan hanya berjumlah 500 orang terus bertambah.
Massa memadati jalanan di depan gedung DPRD Pati hingga sisi utara Alun-alun Pati.
Jumlahnya peserta demo Pati jilid 2 ini diperkirakan mencapai seribuan orang.
Sampaikan 6 Tuntutan
Sekira pukul 15.00 WIB, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin keluar menemui massa.
Dia mempersilakan 10 orang perwakilan massa beraudiensi di Ruang Rapat Gabungan.
Saat beraudiensi, perwakilan massa, Cak Ulil, membacakan enam poin tuntutan.
Sebelumnya, sebagaimana yang terpampang di spanduk atribut demo, terdapat 13 poin tuntutan.
Namun, ketigabelas poin itu diringkas menjadi enam saja.
"Atas aneka tindakan otoriter, arogan, sewenang-wenang, kolusi, nepotisme, dan tidak beretika dalam menjalankan tugasnya sebagai bupati pati, Masyarakat Pati Bersatu (MPB) meneguhkan diri tidak menerima H Sudewo, ST, MT sebagai bupati Pati," kata dia mengawali pembacaan tuntutan.
Berikut adalah enam poin tuntutan massa kepada DPRD Pati.
Pertama, mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kedua, tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural (penetapan jabatan ASN), produk kebijakan (aneka kebijakan termasuk Peraturan bupati, dll) maupun kebijakan perencanaan anggaran (APBD 2025) karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN (seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang Pansus)," tegas Ulil.
Baca juga: Massa Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Pati Minta Gerindra Pecat Sudewo
Ketiga, Parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
Keempat, seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.
Poin kelima ditujukan kepada PDIP, sedangkan poin keenam ditujukan kepada Gerindra.
"Kelima, khusus kepada PDIP, kami menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo; tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati; dan mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus," ujar dia.
Keenam, kepada Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo, agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo; mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI; dan DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati.
"Sekali lagi, kami sampaikan MPB teguh, konsisten, menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat."
"Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat," tandas Ulil.
Menanggapi tuntutan MPB, Ali Badrudin sempat menanyakan alasan permintaan pencopotan Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.
Perwakilan massa menjawab bahwa Joko kerap absen, tidak hadir dalam agenda rapat Pansus.
Ali lalu mengatakan siap memenuhi semua tuntutan massa.
Dengan catatan, poin nomor dua diganti redaksinya, bahwa kebijakan Bupati Pati yang ditolak atau diboikot hanya yang terbukti melanggar hukum.
Wakil Ketua I DPRD Pati sekaligus Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, juga menyatakan siap mengakomodasi semua tuntutan massa yang secara khusus ditujukan padanya.
Baca juga: Gercep! DPRD Pati Bakal Didemo, Polisi Datangi Sekolah-Sekolah Minta Pelajar Tidak Ikut Aksi Massa
Setelah audiensi berlangsung selama satu jam, sekira pukul 16.00 WIB, Ali Badrudin dan jajarannya keluar menemui ribuan warga yang berkumpul di depan Gedung DPRD Pati.
Di sana, Ali menyampaikan hasil kesepakatan yang tercapai dalam audiensi.
"Prinsipnya, apa yang menjadi unek-unek atau tuntutan teman-teman, kami DPRD Pati akan melaksanakan."
"Kuncinya itu ya, Bapak-Ibu. Kami akan berkomitmen untuk melaksanakan."
"Kita jaga situasi Pati agar tetap kondusif, bisa membangun sebaik-baiknya," kata dia di hadapan massa.
Hardi menambahkan, terkait tuntutan massa aksi kepada Gerindra untuk memecat Sudewo, pihaknya akan segera bersurat kepada DPP Gerindra melalui DPD Jawa tengah.
"Insyaaallah, besok kami membuat surat lewat DPD ke DPP," ujar Hardi.
Pukul 16.20 WIB, massa mulai membubarkan diri secara teratur dengan dikawal aparat kepolisian. (*)
Massa Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Pati Minta Gerindra Pecat Sudewo |
![]() |
---|
Gercep! DPRD Pati Bakal Didemo, Polisi Datangi Sekolah-Sekolah Minta Pelajar Tidak Ikut Aksi Massa |
![]() |
---|
Pansus Hak Angket Soroti Pembongkaran Taman Setda Pati, Kepala DPUTR: Tergantung Selera Bupati |
![]() |
---|
Partai Gerindra Harus Bertanggung Jawab! AMPB Nilai Ulah Bupati Sudewo Rusak Citra Pati |
![]() |
---|
Beredar Kabar Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Digembosi, Warga Siap Gelar Demo Pati Jilid 2 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.