Wamentan Sudaryono: Kini Era Pemerintahan Fokus Pada Pangan dan Pertanian

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Di hadapan para pengambil kebijakan, sebuah pertanyaan fundamental seringkali muncul: haruskah sebuah proyek raksasa negara diputuskan berdasarkan hitungan untung-rugi semata, atau harus ada keberanian politik yang melampaui logika bisnis?

Pertanyaan inilah yang kini coba dijawab dengan lugas oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Sudaryono 'menyentil' cara pandang yang terlalu kaku pada hitung-hitungan korporasi atau Good Corporate Governance (GCG) saat dihadapkan pada kepentingan nasional yang lebih besar.

Baca juga: Terungkap! Sumber Dana Rp140 Triliun untuk MBG, Wamentan Sudaryono: Dari Efisiensi

Baginya, sejarah telah membuktikan bahwa gebrakan-gebrakan monumental seringkali lahir dari sebuah keputusan politik yang berani.

Keputusan Politik vs Hitungan Bisnis

Sebagai contoh, ia membawa para hadirin mundur ke tahun 1959, saat cikal bakal industri pupuk nasional dimulai.

Ia mempertanyakan, apakah pembangunan pabrik Pupuk Pusri yang pertama kali itu murni didasari oleh kelayakan bisnis?

"Apakah tahun 1959 membangun Pupuk Pusri itu diputuskan secara politik atau diputuskan secara GCG, mana yang benar?" tanyanya retoris.

"Secara politik. Kemauan dan kehendak politik," jawabnya sendiri dengan tegas.

Menurut Sudaryono, semua perangkat teknis seperti analisis kelayakan (GCG), skema pembiayaan (financing), dan lain sebagainya, hanyalah bantuan tempur. 

Perangkat itu berfungsi untuk mendukung sebuah keputusan politik yang telah diambil, bukan sebaliknya.

"Karena dia sifatnya adalah assisting atau membantu terhadap sebuah keputusan yang diambil. Maka keputusan yang diambil namanya adalah keputusan politik," jelasnya.

Logika yang sama, lanjutnya, berlaku pada banyak kebijakan hajat hidup orang banyak.

Mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai, penentuan harga gabah, hingga penyederhanaan Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi, semua adalah buah dari sebuah kehendak politik.

Era Prioritas Pangan

Sudaryono menegaskan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, sektor pangan dan pertanian telah ditetapkan sebagai prioritas utama.

Ini adalah sebuah keputusan politik tertinggi yang menuntut perubahan cara kerja di seluruh lini.

Tak ada lagi istilah "bisnis seperti biasa".

"Sekaranglah era Presiden yang menempatkan pangan dan sektor pangan dan pertanian sekali lagi menjadi prioritasnya," serunya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh abdi negara yang berkecimpung di dunia pertanian untuk tidak lagi bekerja dengan cara-cara lama.

Mereka harus bergerak secara transformatif, karena keputusan politik tertinggi sudah ditetapkan.

"Maka tidak boleh biasa-biasa saja. Tadi disampaikan, tidak boleh business as usual, harus ada transformatif. Yang ditransformasi siapa? Siapa saja. Karena keputusan tertinggi, keputusan politik sudah diputuskan," pungkasnya.

Kini, di bawah kepemimpinan baru, pesan Sudaryono menjadi penegas bahwa setiap kebijakan di sektor pertanian tidak boleh lagi berjalan seperti biasa.

Ada sebuah kehendak politik besar yang menuntut setiap abdi negara untuk bergerak lebih cepat dan transformatif, demi satu tujuan: kedaulatan pangan nasional.