Kita Terbiasa Tidak Belajar dari Krisis Global

Ringkasan Berita:

• Nilai tukar rupiah melemah, harga bahan bakar minyak atau BBM naik, dan daya beli masyarakat hancur.
• Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa. Ini adalah sinyal bagi negara bahwa struktur ekonomi kita rapuh dan sangat rentan terhadap guncangan global, terutama konflik geopolitik seperti perang
• Ketika perang mendorong harga minyak global naik, Indonesia yang masih bergantung pada impor energi langsung terkena dampaknya.
• Harga BBM meningkat, biaya logistik melonjak, lalu efek berantai pun terjadi

Oleh; Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)

TRIBUNBANYUMAS.COM - Kita mendekap masa lalu. Kita membiarkan masa depan. Dengan ontologi ini, Indonesia kembali berdiri di persimpangan yang sama.

Nilai tukar rupiah melemah, harga bahan bakar minyak atau BBM naik, dan daya beli masyarakat hancur.

Ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa. Ini adalah sinyal bagi negara bahwa struktur ekonomi kita rapuh dan sangat rentan terhadap guncangan global, terutama konflik geopolitik seperti perang yang mengganggu rantai pasok energi dunia.

Ketika perang mendorong harga minyak global naik, Indonesia yang masih bergantung pada impor energi langsung terkena dampaknya. Harga BBM meningkat, biaya logistik melonjak, lalu efek berantai pun terjadi. Harga pangan naik, biaya produksi meningkat, serta inflasi bergerak naik secara perlahan.

Dalam kondisi seperti ini, yang paling terpukul bukan korporasi besar dan elit, melainkan kelas menengah dan kelas masyarakat berpendapatan rendah. Kedua kelas tersebut selalu menjadi eksperimen kebijakan.

Masalahnya dalam hal ini bukan hanya berasal dari faktor eksternal. Melemahnya rupiah menunjukkan ketergantungan struktural terhadap dolar dan lemahnya fundamental ekonomi domestik. 

Rupiah Tertekan akibat Spekulasi Pasar

Ketika investor global menarik dana dari pasar berkembang untuk mencari aset yang lebih aman, rupiah langsung tertekan. Ini bukan kejadian baru. Ini adalah pola berulang yang menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki ketahanan moneter yang cukup kuat. Terlebih menganut pasar bebas dan tidak memiliki kemandirian ekonomi.

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Terus Merosot sampai Level Terendah, Rekor Sepanjang Sejarah

Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini bukan semata persoalan ekonomi teknis, melainkan masalah institusional. Dalam kerangka pemikiran Why Nations Fail dari Acemiglu dan Robinson (2012), negara yang gagal bukan karena faktor sumber daya, budaya masyarakat, dan pemimpin mengatur ekonomi.

Namun karena institusi yang tidak mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan tahan krisis. Ketika kebijakan ekonomi lebih bersifat reaktif dibandingkan strategis, dan ketika distribusi beban krisis tidak berjalan adil, maka yang terjadi adalah siklus kerentanan yang terus berulang.

Hal ini terlihat pada kenaikan BBM sering dibingkai sebagai kebijakan sulit yang tidak terhindarkan. Itu hanya setengah benar. Yang jarang dibahas adalah alasan Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil impor dan mengapa diversifikasi energi berjalan lambat. Serta tidak adanya meritokrasi pada inovasi.

Lebih dalam dari itu, persoalan utamanya adalah negara tidak memiliki rencana jangka panjang yang kokoh yang berakar pada Pancasila sebagai dasar arah ekonomi nasional. Tanpa fondasi ideologis yang jelas, kebijakan ekonomi menjadi tambal sulam, berganti mengikuti tekanan global, bukan berjalan berdasarkan visi kemandirian yang konsisten.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi yang terlalu mengikuti logika pasar global yang sering dikaitkan dengan arus besar Neoliberalism membuat negara cenderung defensif. Negara lebih berperan sebagai penjaga stabilitas daripada sebagai arsitek kemandirian. Akibatnya, setiap krisis global langsung diterjemahkan menjadi beban domestik. Subsidi dikurangi, harga dinaikkan, dan masyarakat diminta menyesuaikan diri.

Pada titik inilah kebijakan moneter seharusnya tidak berjalan terlalu konservatif. Ketika rupiah melemah, langkah yang lebih progresif justru diperlukan berupa penurunan suku bunga bank untuk mendorong kredit produktif, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekspor.