MUI Banyumas Siapkan Tim Tabayyun Usut Dugaan "Silent" Diskriminasi Hijab di Tempat Kerja

Ringkasan Berita:

• Dugaan praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan berhijab di Banyumas diduga tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi juga terindikasi muncul secara "diam-diam" di sejumlah tempat usaha lain.
• Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas pun menyikaspinya secara serius dan langsung menggelar rapat koordinasi, Senin (27/4/2026), menyusul mencuatnya isu larangan penggunaan hijab bagi karyawan di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Dugaan praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan berhijab di Banyumas diduga tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi juga terindikasi muncul secara "diam-diam" di sejumlah tempat usaha lain.

Kondisi ini menjadi sorotan serius Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas yang langsung menggelar rapat koordinasi, Senin (27/4/2026), menyusul mencuatnya isu larangan penggunaan hijab bagi karyawan di salah satu pusat perbelanjaan di Purwokerto.

Kasus tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan publik usai anggota DPR RI, Yanuar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat usaha yang diduga melakukan diskriminasi tersebut. 

Sidak dilakukan usai menerima aduan masyarakat melalui pesan langsung (DM) di media sosial.

Ketua MUI Banyumas, KH Taefur Arofat, menegaskan pihaknya tidak mentoleransi segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berbasis agama di lingkungan kerja.

Ia menyatakan, kebebasan menjalankan ajaran agama merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh semua pihak, termasuk pelaku usaha.

Baca juga: BREAKING NEWS - Hari Ini Prabowo akan Kunjungi TPST BLE Kalibagor Banyumas, Apa Keistimewaannya?

Baca juga: Banyumas Jadi Sorotan Nasional Pengelolaan Sampah, Kunjungan Prabowo Perkuat Posisi Banyumas

"MUI Banyumas meminta agar tidak ada pengusaha yang melakukan diskriminasi berbau agama di wilayah ini.

Setiap pekerja memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya, termasuk dalam hal berpakaian sesuai ajaran agama," ujar KH Taefur Arofat kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis, Selasa (28/4/2026). 

Dalam forum tersebut, MUI juga mengungkap dugaan diskriminasi serupa tidak selalu muncul ke permukaan. 

Sejumlah kasus disebut masih bersifat "silent" atau tidak dilaporkan secara terbuka oleh para korban.

Sebagai langkah konkret, MUI Banyumas menyiapkan tim tabayyun yang akan bertugas menelusuri dan mengklarifikasi berbagai laporan terkait dugaan diskriminasi tersebut. 

Tim ini diharapkan mampu menghadirkan data yang akurat sebelum diambil langkah lanjutan.

Tak hanya itu, MUI Banyumas juga akan menyusun rekomendasi resmi kepada dinas terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, agar memperkuat pengawasan serta penegakan aturan ketenagakerjaan.

Rekomendasi tersebut akan menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi di tempat kerja.

Baca juga: Dindikpora Brebes Usulkan Revitalisasi 638 Sekolah, Kelas SDN Kubangsari 03 Ambruk Jadi Prioritas

KH Taefur Arofat berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati keberagaman.