Evaluasi KONI Banyumas: 10 Cabor Tak Sehat, 45 Berprestasi

Ringkasan Berita:

• KONI Banyumas dihadapkan pada pekerjaan rumah besar mengevaluasi 65 cabang olahraga (cabor) binaannya. 
• Mirisnya, baru 45 cabor yang dinilai benar-benar sehat, sementara 10 cabor lainnya masuk kategori tak layak atau mati suri. 
• Hal ini diungkapkan Bidang Organisasi KONI saat menerima audiensi PBPI (Padel), Jumat (3/4/2026). 
• KONI mengingatkan agar cabor baru memiliki fondasi pembinaan atlet yang berkelanjutan dan harus lebih dulu disahkan di tingkat Provinsi Jateng.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Upaya mencetak atlet-atlet daerah yang berprestasi rupanya masih menemui jalan terjal.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki setumpuk pekerjaan rumah (PR) krusial terkait kualitas pembinaan pada level akar rumput.

Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh Cabang Olahraga (Cabor) yang bernaung di bawah payung KONI Banyumas benar-benar hidup, sehat secara roda organisasi, dan produktif mencetak medali.

Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Olahraga KONI Banyumas, Rony Endaryanto, membeberkan realita mengejutkan dari hasil evaluasi internal mereka.

Dari total 65 cabor yang tercatat, tidak semuanya berjalan optimal.

"Berdasarkan evaluasi, dari 65 cabor, yang benar-benar sehat dan berprestasi baru 45 cabor. Yang lain masih menjadi PR. Lalu ada 10 cabor yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai cabor yang sehat," papar Rony saat menghadiri agenda pertemuan Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Banyumas di Gedung DPRD Banyumas, Jumat (3/4/2026).

Melihat adanya 10 cabor yang 'mati suri' tersebut, Rony mewanti-wanti dengan tegas setiap asosiasi yang hendak mengajukan diri menjadi cabor baru.

Pesan ini ditekankan secara khusus kepada para pegiat olahraga Padel (PBPI) Banyumas yang saat ini tengah berjuang agar bisa diakui resmi di bawah naungan KONI.

Ia tidak ingin organisasi dibentuk hanya karena euforia tren sesaat, namun ujungnya menelantarkan para atlet muda karena kepengurusan yang mandek.

"Jadi tidak sesaat, tapi harus benar-benar kuat dan sehat," ungkapnya memberikan nasihat.

Lebih jauh, Rony mengedukasi alur birokrasi legalitas sebuah cabor. Pengesahan tingkat kabupaten tidak bisa dilakukan secara serampangan, melainkan harus diputuskan melalui ketukan palu dalam forum Rapat Kerja KONI.

Syarat mutlak lainnya, cabor tersebut wajib memiliki kepengurusan yang sah terlebih dahulu di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

"Karena yang bisa mengesahkan cabor tingkat kabupaten/kota dan melantik dari tingkat provinsi. Jadi kalau provinsi belum terbentuk, maka kabupaten/kota belum bisa," pungkas Rony menjelaskan aturan main organisasi. (fba)