Imbas Perang Timur Tengah, DPRD Banyumas Buka Suara Soal Sunat Anggaran

Ringkasan Berita:

• Isu efisiensi anggaran imbas konflik geopolitik Timur Tengah menjadi perhatian di Banyumas. 
• Meski belum ada instruksi pemotongan baru, tahun ini Transfer Ke Daerah (TKD) Banyumas sudah dipangkas Rp300 miliar oleh pusat. 
• Banggar DPRD Banyumas menyebut kebijakan ini sudah berjalan, namun warga tak perlu panik soal krisis energi. 
• Untuk menyiasati penyusutan dana APBD, Bapperida Banyumas bersiap memaksimalkan pembiayaan pembangunan daerah melalui dana CSR dan investor non-APBD lainnya.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Ketegangan geopolitik global di kawasan Timur Tengah perlahan mulai membawa dampak berantai hingga ke daerah.

Isu ancaman krisis energi global memaksa Pemerintah Pusat mengencangkan ikat pinggang, yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan Work From Home (WFH) hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi ini tak pelak memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pemerintah daerah terkait potensi pemotongan jatah Transfer Ke Daerah (TKD) jilid selanjutnya.

Baca juga: Tunjangan Perumahan DPRD Banyumas Dihitung Ulang, Segini Kisarannya

Menanggapi rumor tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima sinyal atau instruksi resmi terkait pemangkasan TKD tambahan dari pusat.

Kendati demikian, Bobby membenarkan bahwa program efisiensi anggaran sejatinya sudah mulai diterapkan di lingkup Pemkab Banyumas.

Pemotongan anggaran tersebut berlaku untuk tahun pelaksanaan 2026, yang pembahasannya telah digodok sejak 2025 lalu.

"Efisiensi sudah berjalan sedemikian rupa di berbagai kedinasan. Sudah terlaksana efisiensi dari pusat, dan perintah dari pusat," terang legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Banyumas, Jumat (3/4/2026).

Terkait potensi krisis energi yang mencuat, Bobby meminta masyarakat Banyumas untuk tetap tenang.

Ia menegaskan bahwa pusat telah memberikan jaminan keamanan pasokan.

"Pemerintah Pusat juga sudah memberikan statement bahwa tidak ada kenaikan BBM," ungkapnya meyakinkan.

Strategi Bertahan di Tengah Pemangkasan

Di sisi eksekutif, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, mengonfirmasi bahwa target pembangunan daerah di tahun ini masih berjalan tegak lurus sesuai rencana awal.

Dedy menuturkan, pemotongan TKD terakhir yang dilakukan oleh pusat tercatat mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp300 miliar.

Jika ke depan kondisi ekonomi global memaksa adanya penyesuaian anggaran kembali, hal itu akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.

"Bisa jadi penyesuaiannya di perubahan 2026 dan untuk perencanaan di tahun 2027. Sampai saat ini kami masih menunggu kepastian," bebernya pada Selasa (31/3/2026) lalu.

Meski pundi-pundi APBD menyusut tajam, Pemkab Banyumas pantang mengibarkan bendera putih.