Berita Banyumas

Carut Marut MBG Banyumas: 2 SPPG Tak Dapat Kuota, Hanya 10 Ahli Gizi SPPG Bersertifikat

Carut marut program MBG Banyumas terjadi dalam berbagai sektor, di antaranya sebaran dapur MBG yang tak sinkron dengan penerima manfaat.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
MAKAN BERGIZI GRATIS - Perwakilan siswa SDN4 Kranji Purwokerto mengambil kotak makan program makan bergizi gratis (MBG), Selasa (19/8/2025). Program MBG di Banyumas menghadapi banyak masalah, mulai baru 10 SPPG yang kantongi sertifikasi resmi penjamah makanan, SPPG tak dapat kuota penerima manfaat, hingga MoU antara SPPG dan sekolah tanpa sepengetahuan koordinator MBG Banyumas. 

Saat ini, kata Luky, ada 86 SPPG di Banyumas namun baru 64 yang sudah beroperasi.

Dimana, dua di antaranya ditutup sementara karena masalah keracuan makanan yang terjadi, yaitu SPPG Karanglewas Kidul dan SPPG Sudagaran.

Anehnya, dari data yang dia miliki, SPPG yang sudah memiliki SK kepala SPPG ada 88 unit.

Kemudian, dari SPPG yang ada, ada 62 ahli gizi yang mendampingi.

Namun, dari jumlah tersebut, baru 10 ahli gizi SPPG yang dapat sertifikasi resmi penjamah makanan.

Sertifikasi penjamah makanan adalah bukti kompetensi seseorang dalam menangani makanan secara aman dan higienis sesuai standar keamanan makanan yang ditetapkan.

Itu sebabnya, pengawasan keamanan pangan menjadi tantangan tersendiri.

"Kami selalu mengupdate jumlah penerima (MBG) pagi dan sore."

"Peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas sangat kami butuhkan pengawasan dan dapur tidak akan menolak kunjungan dari instansi terkait," kata Luky. 

Baca juga: Masyarakat Bisa Ikut Awasi! Setiap Dapur MBG di Banyumas Kini Wajib Unggah Kegiatan Harian di Medsos

Carut marut pelaksanaan MBG juga terjadi dalam hal kerja sama antara SPPG dan sekolah.

Bahkan, menurut Luky, ada yayasan pemilik SPPG yang menekn kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan sekolah penerima MBG tanpa sepengetahuan koordinator MBG Banyumas.

Hal ini, menurutnya, sangat berbahaya dan berpotensi melanggar prosedur operasional.

Belum lagi, masaah harga sewa kendaraan distribusi MBG yang tidak seragam.

"Kami masih bingung soal harga sewa kendaraan."

"Kami minta bantuan pemda agar pembayarannya diseragamkan," katanya.

Tim Khusus Mulai Kerja

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved