Dana Belum Cair dan Masalah IPAL, 386 SPPG Program MBG di Jateng Dihentikan Sementara

Ringkasan Berita:

• Imbas dari belum cairnya dana operasional dari pemerintah pusat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok balita, ibu hamil, serta ibu menyusui terpaksa dihentikan sementara waktu di sejumlah daerah.
• Salah satu wilayah yang terdampak penghentian ini berada di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng)
• Seorang ibu muda asal Mandiraja, Fitri (25), mengaku terkejut mendapatkan pengumuman mendadak dari grup WhatsApp kader Posyandu di lingkungannya. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA – Program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara waktu di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng). Mandeknya program nasional yang menyasar kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui ini dipicu oleh keterlambatan pencairan dana operasional Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat serta buruknya fasilitas sanitasi di lapangan.

Di Jawa Tengah, penghentian operasional ini terjadi secara masif. Sekretaris Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah, Urip Sihabudin, membeberkan bahwa sedikitnya 386 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seantero Jateng telah menghentikan pasokan makanan secara serentak sejak 25 Mei 2026 lalu.

Menurut Urip, hasil investigasi tim Satgas menunjukkan ratusan dapur umum tersebut terpaksa gulung tikar sementara karena tersandung masalah pemenuhan standar fasilitas sanitasi lingkungan yang dinilai buruk dan berpotensi mencemari pemukiman sekitar.

"Data yang kami terima dari koordinator BGN (Badan Gizi Nasional) Jateng itu ada 386 SPPG. Permasalahannya semuanya masalah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang belum memenuhi syarat," kata Urip kepada wartawan.

Birokrasi Anggaran Kemenkeu Jadi Kendala

Di sisi lain, pihak Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang membenarkan adanya fenomena sejumlah dapur SPPG yang memilih menyetop total operasional mereka lantaran belum mengantongi kucuran dana operasional Makan Bergizi Gratis dari BGN.

Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, memaparkan bahwa instansinya membawahi sekitar 2.400 unit SPPG yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jateng. Bagus berdalih, penghentian sementara ini terjadi seiring dengan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah menata ulang pos anggaran Badan Gizi Nasional.

Baca juga: Beli 25 Ribu Dapat 1,5 Liter, Warga Semarang Syok Pertamax Naik

"Sebenarnya bukan tidak cair ya, mungkin belum cair. Karena saat ini kan sedang ada penajaman dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu. Mungkin masih dalam proses administrasi," dalih Bagus saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, wilayah luar Jateng seperti Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga dilaporkan mengalami kondisi serupa. Menurut pengakuan warga setempat, program MBG di posyandu mereka bahkan sudah mati suri sejak 4 Mei 2026 dengan alasan perbaikan dapur SPPG.

Rantai Distribusi Berantakan dan Menu Tak Layak Konsumsi

Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis Jateng ini rupanya justru menguak rentetan persoalan pelik di tingkat akar rumput. Sejumlah penerima manfaat di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, mengaku tidak terkejut dengan penghentian ini lantaran kualitas program selama ini dinilai mengecewakan.

Fitri (25), seorang ibu muda asal Mandiraja, melayangkan keluhan Program Makan Bergizi Gratis terkait manajemen waktu distribusi makanan dari pihak posyandu yang acak-acakan dan tidak menentu. Ketidakpastian jadwal ini menyulitkan para ibu yang harus fokus mengurus anak di rumah.

"Kalau anak sekolah kan jelas jam datangnya. Kalau yang lewat posyandu kadang jam 09.00, jam 10.00, bahkan pernah sampai jam 16.00 sore. Sementara waktu pengambilannya terbatas," keluh Fitri, Rabu (10/6/2026).

Tak hanya masalah logistik, Fitri juga mengkritik keras kualitas dan kualitas makanan posyandu yang dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan nutrisi bayi di bawah dua tahun (baduta). Dapur penyedia makanan kerap mengirimkan menu tumis sayuran berbumbu tajam serta lauk pauk olahan keras yang didominasi tepung.

Baca juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto Bantah Terlibat Dugaan Korupsi MBG: Saya Tak Kenal Pak Sony Sonjaya

"Anak saya masih satu tahun, tidak bisa makan tumis-tumisan. Pernah juga dapat aci goreng yang keras banget kayak batu, ini di mana bergizinya? Bahkan pihak posyandu pernah membagikan paket buah-buahan yang sudah dalam kondisi busuk dan berbau," ungkap Fitri dengan nada kecewa. Akibat temuan fatal buah busuk tersebut, aktivitas dapur umum di wilayah Mandiraja sempat ditutup paksa.

Warga berharap momentum jeda operasional akibat SPPG mogok masak ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi total. Pemerintah diminta tidak sekadar mengejar target kuantitas, melainkan wajib memperketat standar mutu makanan dan sistem distribusi logistik demi kesehatan generasi masa depan. (titis/irfan/kps)