Pakar UMP Ingatkan Bahaya KDMP Jika Hanya Berbasis Proyek

TRIBUNBANYUMAS.COM, Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong kemandirian desa. 

Namun keberhasilan program tersebut dinilai tidak cukup hanya bergantung pada dukungan modal, regulasi, atau intervensi pemerintah, melainkan harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar koperasi.

Ini disampaikan Aktivis dan Pakar Koperasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, Ph.D.

Ia menekankan, koperasi pada hakikatnya bukan sekadar badan usaha, melainkan gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas dasar kebersamaan, demokrasi ekonomi, gotong royong, dan partisipasi aktif anggotanya.

Menurut Darmawan, tantangan terbesar dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya pada pembentukan kelembagaan, tetapi bagaimana memastikan koperasi benar-benar hidup melalui keterlibatan anggota secara nyata.

“Koperasi itu bukan hanya soal administrasi atau pembentukan organisasi. Yang paling penting adalah partisipasi aktif anggotanya. Ketika anggota terlibat dalam aktivitas ekonomi koperasi, menggunakan layanan, dan ikut mengambil keputusan, maka koperasi akan tumbuh sehat dan berkelanjutan,” ujarnya di Purwokerto, Selasa (13/5).

Ia menjelaskan, dalam konsep koperasi terdapat prinsip dual identity, di mana anggota memiliki dua peran sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pengguna layanan (customer).

Artinya, anggota tidak cukup hanya tercatat sebagai bagian dari koperasi, tetapi juga harus aktif memanfaatkan layanan usaha yang dijalankan koperasi.

Menurutnya, tanpa partisipasi ekonomi yang kuat dari anggota, koperasi berpotensi kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi sekadar proyek administratif tanpa dampak ekonomi yang nyata.

Akhmad Darmawan menilai Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat berbagai sektor ekonomi desa, mulai dari pertanian, perdagangan lokal, pengembangan UMKM, hingga ketahanan pangan nasional.

Namun, potensi tersebut hanya akan terwujud apabila pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, transparan, dan demokratis.

Ia menegaskan bahwa koperasi yang sehat harus dibangun di atas fondasi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerja sama antarkoperasi, serta kepedulian terhadap komunitas.

“Kalau koperasi hanya berdiri secara formal tanpa aktivitas ekonomi riil dari anggotanya, maka sulit berkembang.

Karena itu, pemerintah, pengurus, dan masyarakat desa harus memastikan KDMP benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, bukan sekadar program jangka pendek,” katanya.

Baca juga: Pemkab Cilacap Bidik Pariwisata Berkelanjutan dan Wisata Syariah

Bukan Sekadar Program