Selasa, 12 Mei 2026

Berita Banyumas

Banyumas Kekurangan 1.788 Guru, Malah Honorer Mau Dihapus 2026

Berdasarkan data data dari total tenaga guru sebanyak 8153 yang ada, sekitar 35 persen berstatus PNS. 

Tayang:
Tribun Banyumas/Permata Putra Sejati
KEKURANGAN GURU - Ilustrasi belajar mengajar di SDN2 Purwokerto Wetan, Selasa (21/4/2026). Dunia pendidikan di Banyumas masih menghadapi sederet persoalan mendasar salah satunya adalah kekurangan tenaga pendidik. 


"Kalau rumahnya di Purwokerto tetapi penugasannya di Sumpiuh, ya tetap harus bertugas di Sumpiuh," katanya.


Menurutnya, persoalan lain seperti petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kebijakan pendidikan sering kali turun terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan, sehingga menyulitkan sekolah dalam melakukan persiapan.


"Juknis sering turun terlalu dekat dengan pelaksanaan. 


Sekolah-sekolah sudah banyak bertanya, tetapi petunjuk teknis baru keluar mendekati waktu pelaksanaan," ujarnya.


Ia juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banyumas yang jumlahnya cukup tinggi. 


"Sekitar 15 ribu anak masuk kategori ATS di Banyumas. 


Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami di Dinas Pendidikan," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah serta peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang digelar di Aston Purwokerto, Senin (11/5/2026).


Sebagai upaya penanganan ATS, Dinas Pendidikan Banyumas menggencarkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 


Saat ini terdapat 21 PKBM yang tersebar di 27 kecamatan di Banyumas.


Selain itu, Banyumas juga mulai melakukan integrasi sistem pendidikan, termasuk penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara daring untuk jenjang SD di wilayah perkotaan.

Baca juga: Minat Investasi di Jateng Rp16 Triliun, dari Proyek Energi Terbarukan hingga Pertambangan


Terkait anggaran pendidikan, Wahyu menyebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan sekitar 35 persen APBD untuk sektor pendidikan.


"Alokasi pendidikan di Banyumas mencapai sekitar Rp1,3 triliun dari total APBD Rp3 triliun. 


Anggaran itu termasuk untuk program Kartu Banyumas Pintar dan berbagai program pendidikan lainnya," jelasnya.


Wahyu menambahkan, persoalan validasi dan pembaruan data pendidikan melalui Dapodik juga masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.


Selain berbagai persoalan tersebut, ia menyinggung bahwa Banyumas juga tengah menyiapkan pengembangan sekolah nasional terintegrasi yang direncanakan berada di wilayah Kaliori, tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Kendalisada. (jti) 

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 2/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved