Banyumas Kekurangan 1.788 Guru, Malah Honorer Mau Dihapus 2026

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Dunia pendidikan di Banyumas masih menghadapi sederet persoalan mendasar. 

Mulai dari 15 ribu anak tidak sekolah (ATS), kekurangan 1.788 guru, hingga nasib guru honorer yang terancam berhenti pada akhir 2026.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adhi Fibrianto, mengatakan persoalan pendidikan di daerah dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga memaparkan kondisi krisis tenaga pendidik di Banyumas yang hingga kini masih menjadi persoalan serius.

Berdasarkan data data dari total tenaga guru sebanyak 8153 yang ada, sekitar 35 persen berstatus PNS. 

Kemudian 48,7 persen merupakan PPPK, 7,03 persen guru PPPK paruh waktu, dan sekitar 8 persen lainnya masih berstatus guru wiyata bakti atau honorer.

Mirisnya, sebagian guru honorer tersebut hanya menerima upah sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan.

Di sisi lain, Banyumas saat ini masih kekurangan sekitar 1.788 guru.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan rencana penghentian guru honorer di sekolah negeri mulai 31 Desember 2026. 

Kebijakan penghentian guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri berdasarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Hal ini jelas memunculkan kekhawatiran baru di tengah masih minimnya jumlah tenaga pengajar di berbagai daerah seperti di Banyumas. 

"Setiap tahun jumlah guru yang pensiun cukup besar. 

Tahun 2025 ada lebih dari 500 guru yang purna tugas, dan tahun 2026 jumlahnya juga hampir sama," ujarnya.

Persoalan distribusi guru yang belum merata juga menjadi tantangan tersendiri. 

Banyak guru yang ditempatkan di wilayah tertentu tetap harus menjalankan tugas sesuai lokasi penempatan, meski tempat tinggal mereka jauh dari sekolah.