Gubernur Luthfi Kenang Masa Miskin Dulu, Telur 1 Dibagi Berlima

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG -Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berjanji bakal mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Menurutnya, sebagai pejabat hasil kinerjanya diukur dari menyejahterakan masyarakat. Indikator kesejahteraan di antaranya memberantas kemiskinan ekstrem.

"Sudah hukum alam, output kerja  pejabat publik adalah menyejahterakan masyarakat," kata Ahmad Luthfi kepada Tribunjateng.com, Kota Semarang, Jumat (8/9/2026).

Tidak sekedar sebagai komitmennya sebagai Gubernur, Luthfi mengungkap alasannya ingin mengatasi angka kemiskinan di Jateng. Hal itu dilakukan tidak lepas dari kondisi masa lalunya.

Ia mengungkap, terlahir sebagai orang miskin. Ia yang memiliki empat saudara kandung harus sering berbagi makanan. Bahkan, ibunya acapkali menggoreng satu telur lalu dibagi untuk mereka berlima.

Alhasil, makanan itu sebenarnya tidak cukup mengenyangkan.

 "Jadi saya itu produk miskin sama seperti kalian, hal ini saya ceritakan kemarin (Kamis, 7 Mei) kepada para pelajar penerima beasiswa pendidikan anak miskin di Brebes," ungkapnya.

Dari kondisi itu, Luthfi kini telah menjalankan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan dan rumah layak huni.

Untuk sektor pendidikan, lanjut dia, ada program 5.000 beasiswa pendidikan bagi anak dari warga miskin melalui sekolah kemitraan. Sektor Kesehatan, peningkatan kesehatan warga miskin ditingkatkan lewat dokter spesialis keliling (speling) yang telah menyasar 1.000 desa dari total 7.810 desa di Jateng.

"Soal bantuan rumah layak huni, kami sudah di angka 2.081 unit dengan bantuan Rp20 juta perunit," terangnya.

10 Kabupaten termiskin di Jateng meliputi Kebumen,  Wonosobo ,  Banjarnegara ,  Purbalingga ,  Rembang ,   Brebes,  Pemalang,  Wonogiri,  Klaten, dan Sragen. Dari daerah itu, Luthfi mengaku saat ini masih fokus ke Brebes. Ia meniali, Brebes perlu intervensi lebih sebagai daerah yang termiskin di Jateng.
"Kerja-kerja pengentasan kemiskinan perlu kerja kolaborasi dari bupati hingga kementerian terkait," ujarnya. (Iwn)