Ada Dugaan Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Temuan BPK Rp 13 Miliar di RSUD Banyumas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO- Beredar isu temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Tengah senilai Rp 13,207 miliar di RSUD Banyumas, bukan sepenuhnya untuk insentif dan bonus jasa pelayanan bagi karyawan. 

Tetapi diduga karena ada kesalahan hitung atas jasa peminjaman alat kesehatan yang berkaitan dengan pihak ketiga atau rekanan.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyumas, Arief Dwi Kusumawardhana saat ditanya isu tersebut mengatakan, dia pun juga mendengar hal yang sama.

Tetapi dia tidak berkomentar lebih jauh atas isu tersebut.

Dia mengatakan, berbicara anggaran, seharusnya RSUD bekerja sesuai aturan main atau dasar hukum.

"Anggarannya ini kan anggaran pemerintah. Kalau kemudian kita main sesuai aturan, gak bakal seperti itu," katanya kepada tribunbanyumas.com, Kamis (23/4/2026).

Arief mengatakan, saat ini yang sangat disayangkan adalah karyawan harus mengembalikan kelebihan insentif dan bonus tersebut. 

Padahal dia menilai, kesalahan yang terjadi ini akibat manajemen yang lepas tangan.

"Mestinya gak begini. Munculnya temuan ini juga karena manajemen bukan karyawan. Jadi kalau bisa carikan solusinya," ungkapnya. 

Baca juga: Temuan BPK di RSUD Banyumas hingga Negara Rugi Rp 13 Miliar Jadi Preseden Buruk

Cerita Karyawan

Pada pemberitaan sebelumnya, seorang karyawan Cakra (bukan nama sebenarnya) mengatakan, dia mengaku heran dengan temuan BPK akan adanya kelebihan insentif dan bonus jasa pelayanan kesehatan, periode 2024- Oktober 2025.

Dia tidak merasakan adanya peningkatan yang signifikan dari penambahan insentif. 

Penambahan insentif masih fluktuatif tergantung kunjungan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.

"Jadi kami merasa justru karyawan yang dirugikan dalam temuan ini," katanya. 

Menurut Cakra, dalam temuan ini bukan karyawan yang salah karena karyawan hanya menerima.