Sadewo Siap Tanggung Pengobatan Warga Banyumas yang tak Terdaftar BPJS

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS- Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menekankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas harus benar-benar gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). 

Bahkan, ia menyatakan siap menggunakan uang pribadinya untuk menanggung biaya warga apabila diperlukan.

Bupati mengungkapkan, capaian UHC di Kabupaten Banyumas saat ini telah mencapai 98 persen untuk total kepesertaan JKN, dengan kepesertaan aktif sebesar 80 persen. 

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menganggarkan dana sebesar Rp105 miliar.

Bagi Sadewo, mendapatkan anggaran tersebut bukanlah hal mudah.

Terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan, dengan pengurangan dana APBD hingga Rp319 miliar.

"Gini, kondisi keuangan di seluruh daerah kan lagi agak susah. Saya nyari-nyari duit salah satunya itu untuk menjamin kesehatan masyarakat," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com. 

Bupati menegaskan, program UHC menjadi salah satu prioritas utama dalam program TriLas Sadewo-Lintarti, khususnya pada sektor kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga dan pelayanan dasar.

Ia menekankan implementasi UHC non cut off harus benar-benar dijalankan secara maksimal di lapangan. 

Namun, ia mengakui pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan.

"Implementasinya di bawah ternyata tidak semudah itu. Saya maklum, ada masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya belum aktif atau sudah mati dan belum mendaftar kembali. Katanya butuh waktu lebih dari 24 jam, tapi setelah saya cek, ternyata 1x24 jam itu bisa aktif," jelasnya.

Siap tanggung

Bupati juga menyoroti kondisi di lapangan, dimana masih ada warga yang datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi kepesertaan BPJS belum aktif.

Dalam kondisi tersebut, pelayanan seringkali terhambat karena status kepesertaan belum memenuhi syarat untuk ditanggung dalam skema UHC.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh puskesmas dan klinik agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi warga yang kepesertaannya belum aktif.

"Kalau kepesertaan tidak aktif, tolong dibantu dulu. Nanti saya ganti. Kalau puskesmas atau klinik belum punya anggaran, atau tidak ada CSR yang membackup, ya sudah bayarin dulu," tegasnya.

Bupati bahkan menyatakan kesiapannya menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.

"Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi," ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu anggota DPRD Banyumas, Mbak Ito, telah melakukan hal serupa dengan menempatkan petugas di puskesmas membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.

"Yang tidak tercover oleh anggota DPRD, kalau ada yang datang, berapapun akan saya bayarin," katanya.

Bupati juga mengaku geram karena masih ditemukan adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun program pelayanan kesehatan gratis telah disepakati bersama.

"Saya tidak mau dengar ada keluhan masyarakat harus bayar uang administrasi Rp10 ribu dan uang berobat Rp15 ribu. Ini sudah jelas harus gratis," tegasnya.

Ia menilai, pelayanan kesehatan gratis bagi warga Banyumas yang memiliki KTP Banyumas harus diberikan tanpa syarat yang berbelit.

"Tidak peduli dari mana saja, masyarakat Banyumas datang ke puskesmas sudah tidak usah ditanya macam-macam," katanya.