Tunjangan Perumahan DPRD Banyumas Dihitung Ulang, Segini Kisarannya

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO- Hasil appraisal terhadap tunjangan perumahan ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas, sudah diujipublikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Banyumas, pada 10 Maret 2026.

Appraisal atau penilaian kembali terhadap tunjangan perumahan anggota DPRD Banyumas itu dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Pajak (KJPP) Dino Farid dan Rekan.

Hasil appraisal, tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Banyumas senilai Rp 38.798.000 per bulan.

Perhitungan tersebut mengacu harga sewa rumah di Jalan Ahmad Yani Purwokerto, dengan luas tanah 755 meter persegi dan luas bangunan 220 meter persegi.

Lalu tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD Banyumas senilai Rp 32.928.000 per bulan. 

Mengacu perhitungan sewa rumah di Jalan Telpon Kranji dengan luas tanah 762 meter persegi dan luas bangunan 220 meter persegi. 

Sedangkan tunjangan untuk anggota DPRD Banyumas senilai Rp 22.782.000 per bulan.

Perhitungannya mengacu pada sewa rumah di Jalan Veteran Pasirmuncang dengan luas tanah 415 meter persegi dan luas bangunan 105 meter persegi.

Kepala Bidang Aset BKAD Banyumas, Adi Prasetyo mengatakan, appraisal tersebut berlangsung kurang lebih selama satu bulan. 

Tugas dari BKAD hanya sampai batas penilaian karena itu terkait aset.

Baca juga: Masih Wacana, Pemkab Wonosobo Belum Terapkan Kebijakan WFH bagi ASN

"Kalau tindak lanjut untuk realisasi besaran tunjangan menjadi tusi sekretariat dewan yang bertugas menganggarkan," kata Adi saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (30/3/2026).

Adi menjelaskan, sesuai mekanisme, pelaksanaan public hearing sudah dilaksanakan. 

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah sudah betul dan sesuai aturan atau belum.

"Kemudian nanti setelah final akan diusulkan nilainya dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) sebagai bahan penyusunan anggaran," jelasnya. (fba)