Nasib Cilacap Usai Bupati dan Sekdanya Ditahan KPK, Ammy Ambil Alih

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP- Penangkapan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pemerintah Kabupaten Cilacap kini sedang menghadapi situasi tak  mudah, Jumat (13/3/2026).

Keduanya kini tidak dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap.

Peristiwa tersebut dikhawatirkan mengganggu kondusivitas.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menekankan agar kondusivitas di Kabupaten Cilacap harus tetap terjaga dengan baik. 

Ini disampaikannya saat Asistensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Minggu (15/03/2026) di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap.

Baca juga: Senangnya Keluarga Sambut Peserta Mudik Gratis di Terminal Kebumen

“Kami tekankan untuk harus menjaga integritas terkait pengadaan barang jasa, mutasi jabatan, perijinan, serta budaya-budaya negatif di Pemkab Cilacap agar dihapuskan”, pesannya.

Wabup Ammy Amalia Fatma Surya yang kini ditunjuk jadi Plt Bupati menggantikan Syamsul merespon arahan tersebut. 

Ia menegaskan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dinamika yang terjadi tidak boleh mengganggu hak-hak yang semestinya diterima masyarakat. Masyarakat tetap harus merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Ia juga mengajak seluruh unsur terkait untuk memperkuat komitmen integritas dan akuntabilitas birokrasim dibarengi dengan pembenahan tata kelola pemerintahan secara sistematis dan menumbuhkan budaya birokrasi yang bersih dan melayani. 

Butuh soliditas dan profesionalitas dari aparatur pemerintah daerah agar dapat tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Momentum ini harus kita jadikan sebagai titik balik untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Cilacap”,katanya