PPPK Paruh Waktu Kebumen Disiapkan Bantu Operasional Koperasi Desa

Ringkasan Berita:

• BKPSDM Kebumen siapkan PPPK Paruh Waktu untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Sebanyak 460 desa/kelurahan akan mendapatkan bantuan personel dari formasi tenaga teknis.
• Tenaga guru dan kesehatan dipastikan tidak terlibat karena fokus pada tugas di instansi masing-masing.
• Pemkab tengah mengkaji potensi rekrutmen baru jika distribusi personel mengakibatkan kekurangan SDM di kantor dinas.

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen kini tengah melakukan mapping atau pemetaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Para pegawai ini bakal ditugaskan untuk membantu operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) BKPSDM Kebumen, Dwi Muryani menyampaikan, terdapat 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen yang nantinya akan memiliki unit KDMP.

Baca juga: Kasus Sopir MBG Ngamuk di Clapar Kebumen Berakhir Damai tapi Tetap Dipecat SPPG

Pihaknya kini tengah melakukan persiapan matang untuk mendukung program nasional tersebut.

Mapping Calon Personel

Persiapan dilakukan dengan menyiapkan calon pegawai dari PPPK Paruh Waktu yang akan ditempatkan di masing-masing desa.

Namun, Dwi menegaskan bahwa tidak semua formasi PPPK akan dilibatkan dalam tugas di koperasi desa ini.

Menurutnya, PPPK Paruh Waktu dari formasi guru atau tenaga kesehatan tidak akan dilibatkan untuk mendukung KDMP.

Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki tugas pokok dan fungsi di sekolah maupun fasilitas layanan kesehatan.

"Untuk mendukung KDMP itu kami dari BKPSDM sedang mulai mapping calon personel yang akan ditugaskan di KDMP. Itu diambilkan dari PPPK Paruh Waktu yang tenaga teknis," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (9/2/2026).

Kebutuhan Tiap Desa

Kepala BKPSDM Kebumen, Moh Amirudin menambahkan, pemerintah daerah sepenuhnya mendukung program pemerintah pusat tersebut.

Sesuai regulasi, pihaknya harus mengirimkan personel untuk menunjang aktivitas KDMP yang ada di tingkat desa atau kelurahan.

Dengan kondisi tersebut, Amirudin menyadari bahwa jumlah pegawai di instansi asal kemungkinan akan berkurang karena diperbantukan ke unit koperasi tersebut.

Kaji Rekrutmen Baru

Saat ini, pihaknya sedang menyusun langkah strategis guna menjaga stabilitas pelayanan di instansi pemerintahan.

BKPSDM akan melakukan kajian mendalam terkait ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pasca-pemetaan ini.

"Apakah kemudian rekrut baru atau apa, kita membuat kajian dulu untuk dilaporkan ke pimpinan (bupati)," terangnya.

Kajian ini penting dilakukan untuk menentukan apakah beban kerja yang ditinggalkan bisa menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada, atau justru memerlukan penambahan personel melalui jalur rekrutmen baru. (Ais)