Desain Kota Berkelanjutan ICP, Purwokerto Bakal Punya 2 Kawasan Kuliner Terpadu

"Contohnya terkait perlakuan parkir, pemasangan reklame, dan penataan ruangnya. 

Kami mencoba mencari opsi agar penataan kawasan kuliner menengah ke bawah ini bisa mendukung aktivitas kota tanpa menghambat," ujar Imam.

Ia menyebutkan, dalam konsep ICP, penataan PKL menjadi bagian penting agar keberadaan mereka tetap terakomodasi namun tertib. 

ICP salah satunya bagaimana menata PKL, artinya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam pola yang mendukung wajah kota.

Saat ini, tahapan pembahasan desain kawasan zona kuliner terpadu sudah hampir final dan masih berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU). 

"Desain terakhir masih di Kementerian PU. 

Kami sedang menyelesaikan beberapa hambatan agar penataan di kawasan perempatan itu lebih menarik, tapi tidak mengganggu sektor privat," katanya.

Sebelumnya sempat diberitakan Kota Purwokerto sendiri dipilih sebagai salah satu kota prioritas dalam proyek percontohan transformasi pembangunan perkotaan melalui National Urban Development Project (NUDP). 

Program ini merupakan kolaborasi antara Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan World Bank.

Tujuannya adalah mentransformasi pembangunan perkotaan agar lebih terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kota yang layak huni, hijau, dan cerdas dengan standar global.

Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah daerah dalam manajemen dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai sumber pembiayaan alternatif.

Dalam pelaksanaannya, NUDP memiliki empat instrumen utama, yakni City Positioning Study (CPS), Integrated City Planning (ICP), Capital Investment Planning (CIP), dan City Development Planning and Project Management Capacity Development (CDP).

CPS berfungsi menganalisis keunggulan unik setiap kota dan memetakan posisi strategisnya agar memiliki daya saing dan arah pembangunan jangka panjang yang tepat.

CIP atau Capital Investment Planning membantu pemerintah daerah merencanakan dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan analisis sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan.

Sementara ICP menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan, yang fokus pada peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan peluang investasi.