Pemilik Gubuk Reyot di Banyumas Diperhatikan Usai Viral, DPRD Kemana?

Sebab, tanah yang mereka tempati bukan milik pribadi, melainkan milik orang lain.

"Itu yang membuat kami harus berkoordinasi lebih dulu dengan berbagai pihak agar penanganan masalahnya tidak melanggar aturan," tambah Kuat kepada Tribunbanyumas.com, Senin (6/10/2025). 

Sementara itu, Ketua IV Baznas Banyumas, KH Abdul Qodir, menyatakan telah menyiapkan beberapa skema bantuan untuk Tukimin dan Ngadiyem. 

Menurutnya, kasus khusus seperti ini memang membutuhkan penanganan cepat, namun tetap harus sesuai regulasi.

"Kami sedang menyiapkan dua opsi, yakni program bedah rumah atau benah rumah. 

Kalau ada tanah pribadi, bisa dilakukan bedah rumah. 

Tapi kalau tidak punya tanah, solusinya benah rumah dengan perbaikan kondisi tempat tinggal yang ada," terang KH Abdul Qodir.

Ia menambahkan, Baznas Banyumas selalu terbuka berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam penanganan kemiskinan dan kondisi darurat warga miskin ekstrem. 

Menurutnya, intervensi tidak cukup hanya pada aspek fisik, tapi juga harus menyentuh aspek sosial dan keberlangsungan hidup warga.

"Bantuan harus tepat sasaran. 

Jangan sampai warga miskin hanya dikasih rumah, tapi tak punya kemampuan hidup. Maka perlu koordinasi lintas lembaga dan masyarakat," katanya.

Baznas dan Pemerintah Desa Bangsa pun berkomitmen bergerak cepat menangani persoalan ini. 

Mereka meminta masyarakat untuk bersabar dan turut mendukung proses penanganan yang memerlukan waktu serta prosedur administratif.

Bandingkan tunjangan DPRD

Kondisi lansia dengan gubuk reyot tersebut berbanding terbalik dengan besarnya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Banyumas. Tunjangan pimpinan DPRD Banyumas disebut mencapai Rp 42,6 juta per bulan.

Sebulan saja tunjangan seorang wakil rakyat itu jika diberikan untuk memperbaiki gubuk reyot itu, nasib keluarga yang menempati rumah itu tentu akan berubah. 

(jti)