Pemakzulan Bupati Pati

Kawal Pemakzulan Bupati Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Dirikan Posko 24 Jam di Depan Gedung DPRD

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DIRIKAN POSKO PENGAWALAN: Sejumlah anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu saat mendirikan Posko Pengawalan Pansus Hak Angket di depan gerbang Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang. Posko yang akan beroperasi 24 jam ini bertujuan untuk mengawal proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo dan menampung aduan dari masyarakat. (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melanjutkan perjuangan mereka untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo.

Setelah menggelar aksi besar-besaran pekan lalu, kini mereka mendirikan Posko Pengawalan 24 jam di depan pintu gerbang Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang.

Langkah ini diambil untuk mengawal secara ketat proses yang sedang berjalan di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo.

Baca juga: PKL di Posko Donasi Alun-alun Pati Ogah Pindah Meski Demo Sudah Selesai

Tiga Fungsi Utama Posko 

Sebuah spanduk besar dipasang di depan posko, merinci tiga tujuan utama pendiriannya:

  1. Pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
  2. Pengaduan korban kebijakan Bupati Sudewo.
  3. Pengaduan korban kekerasan aparat dalam aksi demo 13 Agustus 2025.

"Nanti kami juga menerima aduan masyarakat, misal ada yang kena intimidasi atau mau sampaikan unek-unek, di sini bisa," jelas Koordinator Posko, Hanif.

lihat foto TIGA FUNGSI POSKO: Warga memasang spanduk yang merinci tiga tujuan utama pendirian Posko Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025). Tiga fungsi posko tersebut adalah untuk mengawal Pansus, menerima aduan korban kebijakan bupati, dan menampung aduan korban kekerasan aparat saat demo. (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)
Agar DPRD Tidak Masuk Angin 

Hanif menegaskan, posko ini akan terus berdiri hingga proses Pansus Hak Angket di DPRD Pati selesai.

Akan ada warga yang berjaga secara bergantian untuk memastikan posko beroperasi 24 jam.

Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan moral dan memastikan para wakil rakyat tetap fokus pada aspirasi masyarakat.

"Harapannya, DPRD jangan sampai 'masuk angin', tetap fokus mengawal kasus Sudewo sampai dia lengser," kata Hanif.

Rencana Kawal Kasus ke KPK 

Meskipun saat ini fokus utama adalah mengawal proses di DPRD Pati, Hanif mengungkap bahwa Aliansi juga berencana akan mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

"Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan, masih kami diskusikan lagi," tandasnya.

Berita Terkini