Berita Tegal

Lumbung Beras Warureja Tegal Terancam, Air Irigasi Tak Maksimal Gara-gara Sedimentasi Bendung Cipero

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

BENDUNG CIPERO - Foto udara menunjukkan pulau-pulau sedimentasi muncul di area Bendung Cipero Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (29/7/2025). Pemdes Banjaragung meminta pemerintah mengeruk sedimentasi di Bendung Cipero untuk meningkatkan debit air irigasi sawah petani.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SLAWI – Petani di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, mendesak pemerintah menormalisasi Bendung Cipero.

Banyaknya sedimentasi di aliran bendungan tersebut membuat air irigasi lahan pertanian warga tak maksimal.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi hasil panen pertanian.

Padahal, Warureja merupakan lumbung beras terbesar di Kabupaten Tegal.

"Bendung Cipero ini sangat vital kondisinya dan sudah puluhan tahun tidak tersentuh renovasi atau perbaikan."

"Ini berdampak pada keberhasilan panen petani kami karena sumber air tidak optimal," kata Kades Banjaragung Idar Baktiarso dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025). 

Baca juga: Ponpes Lirboyo Cabang Tegal Diresmikan

Idar mengatakan, Kabupaten Tegal merupakan peringkat kedua nasional dan tertinggi di Jawa Tengah dalam hal produksi beras.

Kesulitan petani mendapatkan air baku pertanian akibat tak optimalnya infrastruktur irigasi dikhawatirkan memengaruhi kondisi tersebut.

Menurut Idar, selama ini, Bendungan Cipero menjadi tumpuan pengairan lahan pertanian di wilayah Warureja. 
 
Idar optimistis, normalisasi Bendung Cipero dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Warureja.

Menurutnya, selama ini, pasokan air dari Bendung Cipero tidak mampu mencukupi kebutuhan lahan sawah di wilayahnya karena kondisi fisik bendungan yang memprihatinkan.

Sementara, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan Warureja Subaidin Tahir berharap, kebagian alokasi 20 persen dana ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa.

Selama ini, petani tak kebagian karena alokasi 20 persen dana desa yang disalurkan lewat BUMDes itu diarahkan untuk program peternakan dan usaha lain.

"Kami berharap, alokasi 20 persen dana ketahanan pangan bisa disalurkan langsung ke kelompok tani."

"Jangan dimasukkan ke BUMDes lalu dialihkan ke program peternakan atau usaha lain."

"Ini perlu pengawasan dari pemda agar manfaatnya benar-benar menyentuh kebutuhan petani," harap Subaidin. 

Teruskan Usulan ke Pemerintah Pusat

Halaman
12

Berita Terkini