"Di tempat kami, banyak manula yang sudah tidak bisa bekerja malah dicoret dari daftar bantuan," ungkap pelapor.

Puncak dari kejanggalan ini adalah tudingan serius bahwa salah satu penerima bantuan justru merupakan seorang pegawai kelurahan setempat.

Temuan ini sontak menimbulkan keraguan besar terhadap integritas proses verifikasi data.

Di tengah proses verifikasi data bantuan sosial (bansos) nasional, seorang ibu hamil di Kabupaten Banyumas menjadi wajah dari keresahan publik.

Ia harus menelan pil pahit saat namanya mendadak dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), padahal ia tengah mengandung dan masih menanggung dua anak kecil.

Melalui sebuah aduan publik pada Rabu (18/6/2025), ia menyuarakan rasa ketidakadilannya.

Ia memaparkan kondisinya yang serba terbatas: sedang hamil, memiliki dua anak yang masih sekolah, dan bahkan belum memiliki rumah sendiri.

"Padahal saya lagi hamil dan mempunyai 2 anak lagi, rumah saja saya belum punya," ratapnya dalam aduan tersebut.

Kekecewaannya memuncak ketika ia membandingkan nasibnya dengan penerima bantuan lain di lingkungannya yang ia nilai jauh lebih sejahtera.

Ia mengaku melihat ada penerima lain yang kondisi ekonominya lebih mapan, namun anehnya terus menerima bantuan dari pemerintah.

"Berbanding terbalik dengan yang lain, rumahnya bagus-bagus, emas pada pakai, punya tanah, punya sawah, tapi mereka masih menerima," ungkapnya.

Penghentian bantuan yang tiba-tiba ini, ditambah dengan pemandangan yang kontras di lapangan, membuatnya memberanikan diri untuk bersuara dan memohon perhatian dari pemerintah daerah.

"Apakah adil...????? Mohon bantuannya pemerintah Banyumas," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, keluhan spesifik dari sang ibu ini memang belum mendapat tanggapan publik secara langsung.

Namun, kasus-kasus serupa yang muncul belakangan ini disebut oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Banyumas sebagai dampak dari proses verifikasi dan penyelarasan ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.