TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Puluhan pengemudi Grab Bike menggelar demo di depan kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang, Kamis (27/2/2025).

Mereka meminta aplikator Grab mencabut sejumlah program yang dinilai merugikan driver.

Perwakilan mereka sempat ditemui pihak Pemprov Jateng.

Sayang, mereka belum dapat menyampaikan tuntutan kepada manajemen Grab lantaran tak hadir dalam mediasi.

"Kami masih menunggu mediasi berikutnya. Harapannya, ada solusi yang berpihak pada mitra pengemudi," kata Rahmat, Ketua Umum Serikat Penggerak Mitra Indonesia (SMPI), ditemui di Pemprov Jateng, Kamis.

Baca juga: Ratusan Driver Ojol di Banyumas Gelar Aksi Offbid Serentak, Buntut Seteru dengan Aplikator Maxim

Lantaran belum ada kesepakatan dengan aplikator, Rahmat berharap, pemerintah dapat mengambil peran lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes tetapi upaya memperjuangkan kesejahteraan mitra ojek online di Indonesia.

Rahmat mengatakan, para pengemudi Grab Bike menyuarakan tuntutan terkait kebijakan baru yang dianggap merugikan mitra. 

"Fokus kami adalah kesejahteraan mitra dan kami menolak kebijakan yang merugikan pengemudi," ujar Rahmat.

Program Rugikan Driver

Kebijakan baru tersebut di antaranya program Grab Bike Hemat (GBH) yang diluncurkan pada 17 Februari lalu. 

Baca juga: Penyesuaian Tarif Ojol, Pemprov Jateng Intervensi: Batas Bawah Rp3.900

Menurut Rahmat, program ini memberatkan pengemudi karena adanya potongan Rp13 ribu atau 20 persen bagi mereka yang menyelesaikan lebih dari tujuh orderan dalam sehari.

"Kami sudah bekerja keras tapi pendapatan masih harus dipotong lagi oleh aplikator. Padahal, uang itu bisa digunakan untuk biaya perawatan motor," keluh Rahmat.

Selain Grab Bike Hemat, pengemudi juga menolak kebijakan slot Grab Food, layanan order gabungan, serta perubahan sistem verifikasi muka (Vermux) yang dinilai tidak adil bagi mitra. (*)