TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dua calon gubernur pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jateng 2024 yakni Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi menjelaskan terkait pelayanan publik di provinsi ini dalam debat Pilkada yang berlangsung di Kota Semarang, Rabu (30/10/2024).

Moderator memberikan pertanyaan tentang Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jateng 2024 di angka 4,41 di atas nasional dengan 3,99.

Indikator tersebut membaik dari 2023, namun RPJPD 2025-2045 menyebutkan Jateng masih terkendala dengan optimalisasi pelayanan publik, kapasitas institusi, keterbatasan informasi, aparatur dan pengawasan dan terbatasnya inovasi.

Baca juga: Pendukung Paslon Berteriak saat Ahmad Luhfi Sebut Hendi pada Debat Pilgub Jateng 2024

Jika terpilih, startegi yang akan ditempuh oleh para Paslon Pilgub Jateng.

Moderator memberikan pertanyaan tersebut ke Andika, ia menuturkan IPP Jateng memang belum bisa dikatakan menggembirakan.

Hal tersebut karena turunan integritas KPK, penurunan efisiensi perekonomiannya dan turunnya indeks demokrasi.

Jika ia dan Hendi terpilih, yang pertama dilakukan adalah peningkatan integritas KPK. 

Baca juga: Debat Pilgub Jateng, Luthfi-Yasin Beberkan Jargon Ngopeni dan Nglakoni

"Semua harus dipastikan baik birokrasi dari tingkat Provinsi Jateng sampai desa, di mana semua harus memahami dalam hal penilaian integritas KPK," terang Andika.

Dilanjutkan Andika, efisiensi perekonomian masih abu-abu bisa membaik atau tidak, pasalnya saat ini terjadi inefisiensi perekonomian mencapai 10-12 persen hal tersebut juga sangat menonjol.

Ia menambahkan, terjadinya inefisiensi harus dipahami dalam pelayanan publik yang lebih baik, harusnya pelayanan harus dibenahi agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu harus diberikan penghargaan dan intensif untuk para pelayan publik yang bisa bekerja dengan baik, namun tidak ada tempat bagi para pelayan publik yang tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal," terangnya.

Jawaban Andika ditanggapi oleh Luthfi, eks Kapolda Jateng tersebut mengatakan OPD jadi duta pelayanan publik, untuk itu ia akan menjadikan rumah gubernur sebagai rumah masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan Luthfi agar masyarakat tahu gubernur benar-benar bekerja dan tahu masalah, atau hanya pencitraan.

"Selain itu, ada mall pelayanan publik yang ada di mall pelayanan publik."

Baca juga: Antisipasi Kerusuhan di Debat Pilgub Jateng, Polda Kerahkan Tim Jihandak Hingga Anjing Pelacak

"Jika tidak cukup, akan ada Jateng Ngopeni melalui aplikasi dari pendidikan hingga dana di OPD yang masyarakat berhak tahu," katanya.

Jawaban pamungkas pun diberikan Andika sebelum moderator menutup segmen 2 debat Pilgub Jateng.

Eks Panglima TNU tersebut berujar, yang disampaikan Luthfi sangat melengkapi, intinya semua sudah ada dalam sistem pelayanan publik.

Namun yang paling penting adalah pengawasan, karena pelaksanaan di tiap OPD harus ada pengawasan melekat.

"Untuk itu perlu adanya sistem reward dan punishment."

"Yang bekerja secara baik perlu adanya reward atau penghargaan, namun bagi yang tidak bisa dan tidak mau bekerja untuk masyarakat tidak boleh menempati pos-pos yang berpengaruh," imbuhnya. (*)

Baca juga: Visi Misi Andika-Hendi di Debat Pilkada Jateng: Soroti Tren Negatif Pendidikan dan Demokrasi