Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Sikap ini diambil setelah melihat penerapan kekuasaan terpusat yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di perideo kedua pemerintahannya (2019-2024).

Baca juga: Suara Ganjar-Mahfud Jeblok Menurut Hitung Cepat, Pengamat: Dipicu Kebocoran Suara di PDIP dan PPP

Menurut Hasto, kekuasaan yang terpusat telah memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, Rabu (14/2/2024) malam.

Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan bahwa pada Pemilu 2009, terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja, kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan Pemilih Nyoblos Lebih dari Sekali, Pemungutan Suara di 2.413 TPS Bakal Diulang

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

"Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis," sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Berharap PDIP Tidak Jadi Oposisi, Sebut Prabowo Subianto Ingin Rangkul Semua Kekuatan.

Baca juga: Sumanto Pimpin Sementara Perolehan Suara Pileg DPRD Jateng Dapil 6, 4 Caleg PDIP Masuk 10 Besar

Baca juga: Ikhtiar 311 Pegawai RSUD Kardinah Kota Tegal Bisa Diangkat Jadi ASN Tahun Ini: Gelar Khotmil Quran