Ia menjelaskan, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan lewat cara yang kotor, lewat cara melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara, dan mengintimidasi oposisi.

Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

"Tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers jika demokrasinya mati. Maka, AJI Indonesia bersama 40 AJI kota menyatakan sikap," tuturnya.

Sikap tersebut, kata Aris, Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integritas pemilu.

Kedua, menghentikan berbagai jenis kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu.

"Kemudian, memastikan pers dapat bekerja secara independen dan bebas dari kekerasan, kriminalisasi serta intervensi kepentingan politik," tandasnya. (*)

Baca juga: Deal! Gali Freitas Sepakat Perpanjang Kontrak dengan PSIS Semarang Hingga 2026

Baca juga: Jay Idzes Siap Debut di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Langsung Pasang Target Cetak Gol