Pemkot Semarang Anggarkan BOP Rp25 Juta per RT, Ratusan RT Justru Tak Mengajukan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang telah resmi mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) senilai Rp25 juta per tahun untuk setiap Rukun Tetangga (RT).

Namun, sebuah fakta menarik terungkap.

Dari total sekitar 10.600 RT di Kota Semarang, ratusan di antaranya justru memilih untuk tidak mengajukan dana bantuan tersebut.

Baca juga: Sidang Kasus PPDS Undip Ungkap Ada Dugaan Pungli Berkedok BOP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat, sekitar 5 persen atau kurang lebih 500 RT dan RW tidak memanfaatkan dana operasional tersebut pada tahun ini.

"Kurang lebih 5 persen yang tidak mengajukan bantuan operasional, baik itu RT maupun RW," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi DP3A Kota Semarang, Sunardi, Selasa (13/8/2025). 

Kendala Internal dan Administrasi

Sunardi menjelaskan, bagi RT atau RW yang tidak mengajukan permohonan, dana secara otomatis tidak akan dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurutnya, kendala utama bagi RT yang belum atau tidak mengajukan umumnya terkait pertimbangan internal dan pemenuhan syarat administrasi.

"Proses pencairan memang memerlukan pengajuan resmi dan pemenuhan tujuh syarat administratif yang harus diverifikasi," jelasnya. 

Pencairan Terus Berjalan

Meskipun ada yang tidak mengajukan, proses pencairan dana BOP bagi yang sudah memenuhi syarat terus berjalan.

Hingga pertengahan Agustus ini, Sunardi menyebut pencairan dana telah mencapai sekitar 30–35 persen dari total pengajuan yang masuk dan telah diproses.

"Itu yang pencairan, ya. Tapi, yang sudah mengajukan ke BPKAD ini lebih dari 50 persen. Kami harapkan minggu ini selesai semuanya agar bisa dibelanjakan oleh masyarakat, apalagi ini menjelang 17 Agustus, masyarakat sudah siap-siap untuk memperingati HUT ke-80 RI," lanjutnya.

DP3A Akan Lakukan Evaluasi

Pihaknya memastikan akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mendalami alasan mengapa ada RT/RW yang sama sekali tidak mengajukan bantuan.

Langkah ini diambil agar program stimulan tersebut ke depannya bisa dimanfaatkan secara lebih optimal oleh seluruh wilayah.

"Nanti kita evaluasi data mana yang sudah mengajukan dan mana yang belum cair, termasuk data RT/RW yang sama sekali tidak mengajukan. Itu alasannya apa? Itu dari hasil Monev nanti," imbuhnya.