PPDB Jateng

Masih Ada Masalah, Sistem PPDB di Jateng Harus Ada Pembenahan untuk Tahun Depan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah calon siswa SMA Negeri 1 Semarang tampak melakukan proses administrasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Semarang pada Kamis (30/6/2022).

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 sudah berakhir.

Namun, PPDB 2022 di Jateng kali ini masih mengalami beberapa masalah dalam pelaksanaannya, DPRD Jateng pun meminta ada pembenahan untuk sistem PPDB tahun depan.

PPDB di Jateng tahun ini masih terjadi masalah di beberapa daerah, seperti jumlah kuota yang tidak memadai, atau belum meratanya persebaran sekolah dalam wilayah tertentu.

Di Banyumas, sekolah negeri belum merata sehingga masyarakat harus tersingkir saat mendaftar sekolah negeri di kecamatan lain.

Baca juga: Baru Lulus, 20 Orang Bintara Remaja Polri dari SPN Polda Jateng Langsung Ditempatkan di IKN

Di Batang, beberapa nama calon peserta didik hilang, yang awalnya tercantum dalam Jurnal PPDB, serta masih banyak persoalan lain yang terjadi.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, satu permasalahan PPDB tahun ini karena belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat.

"Sosialisasi saya rasa kurang maksimal, sehingga mereka untuk mengakses secara langsung yang kategori blank spot itu sangat kesulitan," ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com melalui sambungan telepon, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Pengumuman PPDB Online SMA/SMK Negeri di Jateng: 216.107 Siswa Diterima dari 288.733 Pendaftar

Seperti diketahui PPDB sekarang terdapat 4 jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi.

"Kalau sosialisasinya sudah merata sebenarnya bisa diutak-atik, dipindah mungkin dari zona pendaftarannya, masuk jalur prestasi.

Ini yang perlu dievaluasi," jelasnya.

Sementara, untuk pengembangan pada sekolah saat ini pemerintah memang baru menggratiskan pendidikan di Jawa Tengah hanya sampai tingkat SMA negeri saja.

"Anggaran kita belum mampu untuk dapat mem-back up sekolah swasta minimal kebutuhan-kebutuhan sampai mereka menggratiskan," kata Hamid.

Baca juga: Alhamdulillah, 5 dari 9 Nama Calon Siswa Baru SMAN 1 Batang Kembali Setelah Hilang dari Jurnal PPDB

Menurutnya solusi yang jelas yaitu menambahkan sekolah negeri di tingkat daerah-daerah yang kosong atau blank spot.

"Ini menjadi bukti negara juga hadir langsung untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan," tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sistem zonasi yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan nyatanya belum berhasil hingga sekarang.

Anggapan dengan  sekolah favorit masih melekat di masyarakat. 

"Nyatanya 3 tahun ini kita belum berhasil dengan konsep zonasi.

Orang tua pasti pilih sekolah-sekolah yang favorit itu pasti.

Mereka akan mengeluh sekolahnya kejauhan.

Tetapi kalau sekolahnya kejauhan tapi ko favorit kayanya ko ngga akan mengeluh," jelasnya.

Baca juga: Pantau Penutupan Pendaftaran Ulang PPDB SMA/SMK di Semarang, Ganjar: 100 Persen Mendaftar

Selain itu dinas pendidikan juga harus memaksimalkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebelum PPDB dengan baik.

"Mulai persyaratan jalur pendaftaran, tahapan-tahapan itu bisa dimaksimalkan.

Artinya kalau sosialisasinya sudah lengkap merata, mungkin di sekolah-sekolah swasta SMP atau MTs prospek untuk mendaftar bisa dilancarkan dari prosesnya," imbuhnya.

Untuk masyarakat hal yang perlu diingat adalah bagaimana kita menunjukkan identitas pendidikan.

Tidak adanya tindakan nepotisme. 

"Karena ukuran pendaftarannya sifatnya real time.

Siapa yang mendaftar masuk data, di daftar tersebut muncul.

Sehingga tidak ada kemungkinan manipulasi dalam PPDB," ujarnya.

Baca juga: Bertemu Ganjar, Orangtua Kini Tunggu Nasib Kasus Nama 9 Peserta PPDB SMAN 1 Batang Hilang Misterius

Untuk tahun depan Hamid menginginkan sosialisasi terkait PPDB lebih dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua. 

Solusi permasalahan sistem PPDB sekarang seperti kelas virtual ataupun hybrid, dan pengadaan sekolah baru masih membutuhkan evaluasi yang matang.

"Untuk kelas virtual butuh evaluasi seperti konsepnya seperti apa, efektif atau tidak harus butuh pengkajian ulang yang lebih lagi," ucapnya.

Hal ini melihat pembelajaran daring saat pandemi, Hamid mengatakan penyerapan tidak sampai 50 persen dari kebutuhan siswa di Jawa Tengah.(*)

Baca juga: Diduga Ada Peretasan, Nama 9 Calon Siswa Baru SMA Negeri 1 Batang Tiba-tiba Hilang dari Jurnal PPDB

Berita Terkini