Baca tanpa iklan
"Lalu terlihat data-data yang berbeda, dari situ kalau kita orang IT, sudut pandang tersebut melihat itu real. Bukan lagi sebuah screenshot," imbuh dia.
Dari berbagai menu yang ditunjukkan pelaku pada video tersebut, Ruby melihat tidak ada data mengenai polisi yang menjalankan misi penyamaran.
Data yang tersedia misalnya nama anggota keluarga, riwayat pendidikan serta jabatan.
Apabila data tersebut jatuh ke tangan kriminal, ia menuturkan, tentu saja akan berisiko besar.
Di sisi lain, ada pula risiko dari sisi internal.
"Melihat risiko dari internal Polri sendiri, berarti nanti ada yang bisa mengedit-edit bahwa dia punya pendidikan a, b, c, yang ternyata tidak," tutur dia.
Berdasarkan penelusurannya di forum yang sama, peretasan pada SIPP pernah terjadi sekitar enam atau 12 bulan lalu.
Kemudian, perubahan tampilan (deface) pada situs milik Polri juga pernah terjadi.
Namun, ia tak merinci waktu kejadian.
Menurut Ruby, SIPP dikelola antara Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri (Div TIK Polri) atau SSDM Polri.
Ia belum mengetahui secara lebih pasti. Hal itu berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.
"Tugas utama mereka (Polri) penegakan hukum, jadi kesannya mengamankan sistem IT itu belum tentu hasilnya serupa dengan kinerja penyidikan mereka di bidang siber," ucap Ruby.
Maka dari itu, menurut Ruby, Polri dinilai belum optimal dalam mengamankan sistem beserta jaringan yang dimiliki.
"Kesannya mereka belum terlalu optimal lah mengamankan sistem sama network-nya," ujar dia.
Diberitakan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, tangkapan layar terkait database anggota kepolisian yang beredar di media sosial adalah berita bohong atau hoaks.