Baca tanpa iklan
Artinya, tinggal penetapan status. Semuanya sudah siap.
Kenapa sebagian masyarakat daerah ingin ada pemekaran?
Lihat RSUD Margono Soekarjo di Purwokerto. Rumah sakit ini overload karena pasien di situ bukan hanya dari Banyumas dan sekitarnya, tetapi juga dari daerah-daerah seperti Brebes dan Tegal.
Karena standar pelayanan lengkap rumah sakit Margono itu tipe A. Di sisi lain, warga di Jateng seperti di daerah saya di Cipari (kecamatan di Cilacap) mau ke Purwokerto saja jauh.
Sedangkan fasilitas kesehatan yang terdekat tidak ada. Terpaksa, warga harus pergi ke provinsi tetangga, ke Kota Banjar atau pun Ciamis.
Daerah di ujung barat seperti kami, selalu dibuat iri dengan wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran dengan progres pembangunannya.
Warga di situ juga lebih memilih bikin SIM ke Banjar karena antrean sedikit, jarak lebih dekat daripada ke Cilacap yang jauh.
Pernah ngobrol pemekaran dengan Gubernur Ganjar?
Sudah. Pak Gubernur menunggu moratorium dari pemerintah pusat. Memang butuh pemahaman.
Lantaran Presiden juga saat ini tengah fokus bukan di wilayah itu, sehingga moratorium masih diberlakukan.
Padahal, melihat Undang Undang 23 terkait pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran itu dibebani daerah induk, bukan pemerintah pusat, sehingga lebih smooth.
Toh ada masa persiapan selama tiga tahun.
Apa peran DPD mengatasi persoalan di Jateng?
Kami punya forum seperti rapat kerja. Kami juga bisa memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang ada.
Teman- teman dari Kementerian kerap datang ke kami untuk berdiskusi dan mencari soulusi.
Outputnya bisa rekomendasi, yang bisa langsung mengintervensi kebijakan, kami juga memonitor secara langsung. Tapi yang terpenting, kami tidak terpaku pada kewenangan, tetapi pada hasil. (mam)